Seleksi Terbuka Sekda Kab Sumedang Dianggap Menuai Kontroversi, Bupati Menyangkal

0
301

SUMEDANG,- Seleksi terbuka bagi pejabat pimpinan tinggi Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Sumedang dianggap bakal menuai kontroversi. Sebab, proses penjaringan untuk jabatan orang nomor tiga dalam pemerintahan Kab. Sumedang itu terendus adanya dugaan kepentingan pribadi.

Gal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Konsorsium Putra Jaya Raya yang juga Ketua LSM Komite Nasional Pengawas Kebijakan Publik, Asep Surya Nugraha kepada sejumlah wartawan, Senin (19/11/2018).

Proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Sumedang pada Senin (19/11/2018) di Pusat Kajian dan Pendidikan, Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (LAN) jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor Sumedang ini akan diikuti oleh empat orang peserta pendaftar, yakni Ayi Rusmana yang kini menjabat Kepala BPBD Kab. Sumedang, Endah Kusyaman (Asisten Pemerintahan), Herman Suryatman Sekretaris Deputi Bidang SDM dan Aparatur pada Kemenpan RB dan Sonson M. Nurikhsan Kepala Dinas Pendidikan.

“Keempat peserta seleksi itu, dijadwalkan akan mengikuti seleksi dari panitia seleksi (pansel). Seperti penulisan makalah, kompetensi dan terakhir adalah seleksi wawancara yang akan dilaksanakan pada Selasa (4/12/2018) mendatang,” katanya.

Namun demikian, imbuh Asep, proses seleksi tetaplah seleksi. Bahkan pihaknya menduga, dari keempat orang peserta ini, yang akan lolos sebagai Sekda adalah Herman Suryatman. “Sebab, lolosnya Herman Suryatman sebagai Sekda Sumedang nanti, diduga sudah ada setingan dari Bupati Sumedang,” terangnya.

Asep Surya menegaskan, dirinya mewanti-wanti pihak terkait atau pansel agar dalam proses penjaringan jabatan sekda jangan sampai ada indikasi sebuah setingan belaka.

“Pastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Terlebih dapat melihat rekam jejak masing-masing para calon sekda ini. Saya tahu persis rekam jejak mereka, meski pada akhirnya keputusan ada di tangan bupati itu sendiri,” ucapnya.

Asep mengakui, meskipun dari keempat orang calon sekda itu memiliki rekam jejak yang berbeda, terutama disisi negatifnya, namun pansel dan bupati harus bisa mempertimbangkan kembali, jangan sampai jejak negatif terdahulu menjadi duri di kemudian hari.

“Ada beberapa contoh rekam jejak, diantara mereka ada yang pernah ketergantungan dengan obat terlarang, ada pula persoalan terkait laporan pertanggungjawaban
Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia¬†(PPK IPM) tahun 2010, senilai Rp 48 miliar anggaran dari Pemprov. Jabar dan rekam jejak lainnya. Sejatinya, jangan sampai sejumlah persoalan yang telah dilakukannya terdahulu menjadi bumerang bagi bupati atau yang bersangkutan. Apalagi dikemudian hari hingga berurusan dengan hukum,” katanya.

Menyangkal

Di tempat terpisah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyangkal dugaan setingan itu. Dia menegaskan, bahwa dalam proses seleksi jabatan Sekda Sumedang tidak ada setingan darinya.

“Semuanya dilaksanakan sesuai prosedur. a
Adapun hasilnya nanti, itu kan berdasarkan dari pansel. Sah-sah saja orang menilai seperti apa, namun perlu diketahui bahwa proses seleksi dilaksanakan secara profesional, transparan dan obyektif. Kita tunggu hasilnya seperti apa nanti,” katanya.

Tentunya, imbuh Dony, semuanya berharap siapapun yang akan menjadi Sekda nanti pastinya memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam mengemban tugasnya.

Abas