FRDB Pertanyakan Veasibility Study BWP

0
24
Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) hearing dengan komisi II, PDAM dan BWP

BANJAR,- Saat digelar hearing Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) bersama Komisi II DPRD Kota Banjar, PDAM Tirta Anom, BWP dan Asda 2, ada beberapa pertanyaan menarik yang dilontarkan. Salah satunya soal Seasibility Study (VS) perencanaan pembangunan objek wisata Waterpark.

“Apakah ada veasibility study-nya?” kata salah satu presidium FRDB Ir. Soedrajat Argadireja usai hearing, Selasa (18/6/2019).

Menurut Soedrajat, veasibility study itu harus ada dan sangat penting. Sebab, anggaran yang digelontorkan baik dari APBD dan APBN untuk pembangunan BWP tersebut sangat besar, mencapai Rp27 milyar.

Soedrajat menduga, perencanaan pembangunan objek wisata BWP tidak ada veasibility study nya. “Kalau ada saya minta buktinya,” ujarnya.

Selain itu, FRDB juga mempertanyakan terkait air untuk mengisi kolam di BWP. Apakah masih dari PDAM atau dari Sungai Citanduy. Pasalnya jika air yang digunakan untuk mengisi kolam dari Sungai Citanduy harus ada izin dari menteri. Jika tidak ada izin dari menteri itu sudah masuk ranah pidana.

“Kalau terbukti dan tidak ada izin, itu bisa dipidanakan,” kata Debbi Puspito SH, dalam hearing tersebut.

Debbi juga bertanya pada Dirut BWP soal apa yang nantinya akan dilakukan supaya BWP bisa sehat kembali. Pasalnya, kata dia, kondisi BWP saat ini diibaratkan orang yang sedang sakit kritis. Maka dari itu, menurutnya dirut sebagai dokter harus mendiagnosa penyakit yang sudah kronis di BWP.

“Apa sih yang akan dilakukan birut baru supaya BWP itu sehat kembali?” katanya bertanya.

Sementara itu, Direktur Utama BWP, Dadan mengatakan, ada beberapa hal yang mengakibatkan BWP saat ini ditutup. Salah satunya biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan. Bahkan kata dia, untuk kebutuhan listrik saat ini diputus dan dirubah ke token yang sebelumnya itu digunakan untuk kebutuhan karaoke.

“Listrik diputus karena bebannya sangat besar dan sekarang pake token,” ujarnya.

Dikatakan, soal air untuk mengisi kolam, sebelumnya memang dari PDAM. Namun karena biaya untuk operasional sangat besar sehingga diputus. Untuk sementara, kata dia, air untuk mengisi kolam dari Sungai Citanduy langsung sudah selama dua bulan ke belakang.

“Saat ini tidak beroperasi karena tidak adanya karyawan. Sebelumnya itu dari PDAM, kemarin sudah ada dua bulan ke belakang langsung dari Citanduy,” tegasnya. []

Jaja Hanaedi