Kesbangpol Lampung Selatan Sosialisasikan Perubahan UU Ormas

0
105

LAMSEL,- Kesbangpol Lampung Selatan mensosialisasikan perubahan UU Ormas No.17/2013. Sosialisasi dilakukan di Aula Kecamatan Candipuro itu dihadiri 75 peserta dari Kec. Sidomulyo, Selasa (16/07/2019).

Dalam menyampaikan materi UU keormasan tersebut nara sumber Bimtek Keormasan yaitu  Indra Sunandar, SH .Jupri,S.Ag.(Kabid Ketahanan Seni Budaya,Agama,Ekonomi dan Kemasyarakatan).Ismed Darmanto (Kabid Bina Ideologi dan Wasbang).Drs.H,Muchlisin (Wakil Ketua FKUB Lamsel). menyampaikan sebagai berikut :

Organisasi-organisasi itu berdasarkan  undang-undang nomor 17/2013 tidak bisa dibubarkan maka undang-undang  tsb dianggap sangat memberatkan karna belum menerapkan asaz Contrarius Actus yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi dimana pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin terhadap Ormas tidak dapat secara langsung mencabut ijinyang telah dikeluarkan akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan, fana hal tersrbut tidak menempatkan pemetintah dalam posisi yang nerimbang dengan ormas.

Ini bedanya undang-undang nomor 16 tahun 2017 itu lebih bersifat internasional,menganut asas Contrarius Actus,lebih bersifat demokratis,perluasan dan paham yang di larang.Ormas harus mematuhi Undang-undang dasar negara republik Indonesia yang hanya berdiri berdasarkan Pancasila, kenapa? penekanannya kesana bahwa yang namanya ormas itu, organisasi masyarakat itu diharapkan berdiri dalam rangka untuk menunjang, membantu pembangunan di manapun tempat keberadaan organisasi kemasyarakatan itu. Tidak  menjadi benalu di masyarakat, sekarang ini banyak ormas ini datang ke kantor memeriksa ini itu harusnya bagaimana untuk membantu mewujudkan pembangunan ,bukan menjadi musuhnya pemerintah, musuhnya masyarakat, tapi bagaimana ormas itu didirikan dalam rangka untuk bersama-sama memajukan negara Indonesia yaitu sesuai dengan alinea keempat pembukaan undang-undang dasar 45.

 Yang namanya organisasi kemasyarakatan itu ada dua ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang keberadaannya itu didaftarkan kepada kementerian,pertama perkumpulan dan yang kedua yang keberadaannya disahkan oleh kementerian hukum dan HAM,tolong diingat yang berbadan hukum itu ada dua ada yang namanya yayasan dan ada yang namanya perkumpulan itu artinya memiliki  anggota terus yang satu lagi adalah organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya melalui pendaftaran yaitu didaftarkan kepada kementerian Dalam negeri sebelum undang-undang nomor 16 Tahun 2017 di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2017 bahwa pendaftaran organisasi kemasyarakatan di daerah masing-masing.

Bupati/kepala daerah dapat pendaftaran suatu organisasi itu harus didaftarkan kepada kementerian dalam negeri dan dengan cara melalui sistem online, organisasi kemasyarakatan ini bisa 3 orang, syarat pendirian ormas itu minimal bisa lebih dan kalau kurang tidak boleh,yang sifatnya adalah organisasi kemasyarakatan bisa diberikan hanya 3 orang jadi artinya mudah untuk membuat satu organisasi.

Organisasi kemasyarakatan yang sulit itu adalah dalam rangka bagaimana kita mempertahankan organisasi kemasyarakatan, bagaiman dasar penerbitan nya adalah undang dasar 45 pasal 22, dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah kita pernah alami. keluarnya undang-undang nomor 2 tahun 2017 peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dewan yang persidangan berikutnya prosesnya tidak mendapat persetujuan peraturan pemerintah harus dicabut undang-undang nomor 16/ 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang pertama lebih bersih sifat internasional organisasi kemasyarakatan ini.

Sudah bisa diterima oleh semua pihak termasuk dalam penerapan HAM nya itu terus menganut asas contrarius Actus, siapa yang mengesahkan aturan itu ia juga berhak mencabut organisasi kemasyarakatan itu, paham yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia pasal 59 ayat 4 yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara ajaran komunisme, marxisme, leninisme,atau paham lain tujuan mengubah Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang satu bahwa undang-undang ini jelas memberikan sanksi yang artinya diberikan oleh undang-undang yang undang-undang sebelumnya tidak memberikan ini tidak ada hukuman atau apapun bentuknya terhadap penerapan sanksi pidana, pada undang-undang ini antara penegak hukum identitas untuk percepatan dapat memberikan kepastian hukum yang cepat dan tepat, mengingat hal ini berkaitan dengan hal penyelesaian tindak pidana, ormas ini dapat berjalan secara optimal maka perlu dibentuk antara penegak hukum, undang-undang ini menganut sistem penegakan hukum masyarakat, kita dapat menerima dengan baik dan dapat menerapkannya dengan baik. Terus ini yang di awal daripada perubahan pada pasal 1 dan angka 1 yang undang-undang nomor 17 dan undang-undang nomor 16 undang-undang 17 tujuan negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang nomor 16/ 2017 itu berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 ini bila pasal 59 undang-undang itu poin-poin pelanggaran pada masa antara lain itu penjelasan dasar dengan  Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 45 pasal 9 undang-undang nomor 16 tahun 2017 yang pertama melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan melakukan penyalahgunaan atau penodaan agama yang dianut Indonesia.

Melakukan tindakan kekerasan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan fasilitas sosial dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu bukan menjadi musuh dan bukan ormas itu sebagai lebih daripada orang melakukan kegiatan tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan tidak boleh dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan ormas dilarang menggunakan nama terus lambang bendera atau timbul organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya top seluruh hanya dengan nama lambang bendera atau timbul gerakan separatis atau organisasi yang dilarang kita tidak bolehwalaupun namanya kita tidak boleh melakukan kegiatan yang mengancam kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia menganut mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila ini luar biasa atau negara asing ini ketentuan larangan bersifat keluarga atau berat sesuai dengan pasal 59 ayat di dalam ayat 3 itu ormas dilarang melakukan tindakan terhadap suku agama dan ras yang substansi dari pada penambahan pasal undang-undang pencabutan status badan hukum ormas sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan undang-undang ini. Jelaskan keberadaan undang-undang ketentuan bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan pidana penjara paling lama 1 tahun setiap orang yang dengan sengaja tidak langsung yang dimaksud seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun selain pidana pada ayat 1 yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana pada organisasi kemasyarakatan ketentuan perubahan undang-undang undang-undang nomor 17 pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan sebelum ada beberapa peraturan pemerintah yang sudah tua yang terkait dengan organisasi masyarakat tetapi dia masih bersandar kepada undang-undang nomor 17 tahun 2013 antara lain menyangkut masalah pendaftaran ormas itu  ada di dalamnya yang sangat dan perilaku sesuai dengan kebutuhannya undang-undang yang sudah berubah kesimpulan undang-undang dalam rangka memelihara dan menjaga stabilitas keamanan negara melindungi dan menjaga persatuan kesatuan bangsa dalam bentuk perbuatan yang berdampak pada keutuhan kedaulatan negara berhak mencabut organisasi kemasyarakatan itu. (Andy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here