Kawasan Timur Indonesia Perlu Lembaga Khusus!

0
222

JAKARTA,– Memang memprihatinkan di satu sisi Kawasan Timur Indonesia (KTI) kaya akan sumber daya alam (SDA), namun beberapa wilayahnya masih relatif miskin, termasuk beberapa kepala daerahnya yang tertangkap KPK. Ini soal moral, ini salah satu keinginan kami untuk membentuk Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BPPKTI).

Demikian diungkapkan Muhammad Syukur, Kordinator Perhimpunan Indonesia Timur (PIT) saat jumpa pers di Demang Cafe, Sarinah, Jakarta, Rabu (16/10).

Ditambahkan, KTI adalah bagian penting dari indonesia di dalam kawasan timur Indonesia karena terdapat kurang lebih 13 provinsi, yang kaya akan SDA. Tak berlebihan, jika banyak kalangan menyatakan bahwa masa depan Indonesia ada di kawasan timur Indonesia.

“Perhimpunan Indonesia Timur (PIT) adalah suatu perkumpulan tokoh kawasan yang sejak dulu telah fokus mengawal pembangunan kawasan timur Indonesia,” katanya. 

Maka, menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2019, PIT memberikan dukungan penuh pada Presiden Jokowi dalam menyelesaikan program lanjutan dan program yang telah dicanangkan lima tahun kedepan. 

Dalam konteks itu, PIT merekomendasikan beberapa hal yang bersifat urgen dan memerlukan penyelesaian secara cepat dan cermat oleh presiden dan dilaksanakan oleh para menteri terkait sebagai perpanjangan tangan presiden, yakni sebagai berikut :

1.  Presiden Jokowi sangatlah tanggap menyikapi persoalan pengungsi gempa Lombok NTB, Pengungsi Wamena, dan pengungsi Gempa Maluku, namun disayangkan instansi terkait yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut diatas sangatlah lamban dan tidak membuahkan suatu hasil yang sesuai harapan masyarakat dikawasan timur indonesia.

2.  PIT mengusulkan dibentuk tim rekonsialisasi melibatkan tokoh ada setempat, tokoh lintas agama, dan Tokoh Nasional yang independen, dalam melakukan rekonsiliasi pemulihan diwamena.

3. Penyelesaian pengungsi Maluku harus bersifat menyeluruh, dan sesuai dengan kondisi objektif pengungsi yang berada di kamp pengungsi, dalam waktu yang cepat dan cermat.

4. Penyelesaian kasus penembakan dua mahasiswa di kendari harus tranparan dan pelakunya dapat disankai sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

5. Carut marut kondisi pertambangan di Freport Papua, Di sulawesi tenggara, di Maluku Utara, dimana telah dibanjiri oleh tenaga kerja asing, haruslah segera ditertibkan, dan mendahulukan kepentingan pencari kerja dan tenaga kerja lokal.

6. Untuk membantu mensukseskan Program Presiden Jokowi lima tahun kedepan, Maka PIT mengusulkan Tokoh-Tokoh kawasan yang memiliki kemampuan, loyal dan berintegritas untuk masuk mengisi kabinet Jokowi Ma’aruf, dipos pos menteri dan pos post wakil menteri yang terkait dengan kawasan timur indonesia, misalnya kementrian ESDM, kementrian Perhubungan, kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian PUPR, kementrian desa dan daerah tertinggal, kementrian pariwisata  baik sebagai menteri dan ataupun sebagai Calon wakil menteri;

7. Mengusulkan dibentuk suatu Badan setingkat menteri yang dinamakan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BPPKTI)yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan program Presiden di kawasan timur secara terintegrasi dan menyeluruh;

Sedangkan nama-nama usulan/rekomendasi PIT  sebagai calon menteri dan wakil menteri  antara lain:

1.  Prof. Dr. La Ode Ida (Akademisi/Tokoh Kawasan Timur, Mantan Wakil Ketua DPD RI)

2. Andi Gani Nena Wea (Ketua KSPI/Tokoh buruh)

3. Prof. Dr. Alex Retrubun (unsur biraokrat/mantan wakil menteri)

4. Drs. Manuel Kaisiepo. M.H. (Tokoh Papua, Mantan Menteri PDT)

5. Dr. Muhammad Zainul Majdi. Lc. M.A. ( Mantan Gub. NTB)

6. Prof. Dr. Letjen (Purn) Syarifuddin Tippe (Unsur Purn TNI/Akademisi)

BPPKTI adalah solusi? kita lihat bagaimana Presiden Jokowi menyikapinya. (PapaRief)