FITRA: Jaksa Agung Harus Non-Parpol!

0
48

JAKARTA,– Untuk kesekian kalinya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) membuat kejutan lagi untuk pekerja media dan publik. Kali ini bertempat  di Bakoel Koffi, Cikini, Jakarta menyelenggarakan diskusi dengan tema “Membidik Anggaran dan Independensi Kejaksaan Agung,” Rabu, (22/10/2019).

“Jokowi harus berani melawan arus, salah satunya memilih jaksa agung independen, non-partai. Kejagung harus maksimal lagi dalam penegakan supremasi hukum/HAM, perlindungan kepentingan umum, dan pemberantasan korupsi. Kalaupun anggaran kejagung relatif kecil, yaitu sekitar 5,5 persen dari total anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tahun 2019, lebih kecil dari MK (0,5%), dan KPK (0.7%) . Padahal Kejagung punya 500 satker di seluruh Indonesia. Semoga kejagung tidak menjadi baperan, terus saja bekerja dengan baik. Biar publik yang menilai,” kata Misbah Hasan, Sekjen FITRA.

Dikatakan, publik akan terus mengharapkan kinerja jaksa agung dan kejaksaan agung agar lebih maksimal di Nawacita jilid II mendatang. Apalagi, imbuhnya, angka penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2018 masih relatif tinggi.

“Lihat saja pada tahun 2018 ada 454 kasus korupsi yang ditindak dengan 1.087 tersangka, serta kerugian negara sebesar Rp5,6 triliun,” imbuhnya.

Selain kepolisian, tuturnya, kejaksaan pun belum cukup terbuka kepada publik soal jumlah dan kasus korupsi yang ditanganinya. Kondisi ini, kata dia, mempersulit upaya penyampaian kepada publik.

“Ya kita akan terus dorong agar terciptanya transparansi itu. Kami juga berharap agar Jokowi memilih Jaksa Agung yang tepat, jangan main-main ini. Harus independen,” tambah Rima Ameilia, narasumber dari IJRS (Indonesian Judicial Research Society).

Josua Satria Collin menambahkan, kalau pun dalam hal kuantiti kasus korupsi kejaksaan dan kepolisian lebih banyak, namun tidak serta merta mengalahkan popularitas KPK selama ini. Selain kantor Kepolisian dan Kejaksaan lebih banyak, mencapai 520 unit, sedangkan KPK hanya satu kantor.

“Bukan kantor kejaksaan dan kepolisian yang harus disatukan, tetapi Kantor KPK yang harus diperbanyak,” ujarnya disambut tawa hadirin.

Sekjend FITRA, Misbah Hasan menambahkan, kiranya kejagung harus didorong anggaran yang manusiawi, proporsional, adaftif di Nawacita jilid II ini.

Terakhir, para narasumber menyepakati agar Jokowi memilih Jaksa Agung yang independen, bukan dari parpol.

FITRA dan IJRS pun diharapkan kritis kepada Jokowi agar bangsa dan negara besar ini ‘in-track’  sebagaimana harapan rakyat.

Sayang FITRA & IJRS tadi lupa membahas berapa anggaran pembangunan menara kartika adhyaksa kejagung yang topping offnya dilakukan Jaksa Agung RI, Dr. (H.C.) HM. Prasetyo melakukan topping off pada Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung yang sedang dibangun (09/10/2019) lalu. (Rahmawati)