Desa Kepunduan Sunat Anggaran Rehab Pembangunan Madrasah?

0
494
Madrasah di Desa Kepunduan.

CIREBON,– Desa Kepunduan, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon adalah desa yang termasuk jumlah penduduknya sedikit di banding dengan desa lainya, yakni hanya kurang lebih memiliki 1.500 jiwa. Tentunya untuk masalah pembangunan, sangat istimewa dan kesejahteraan masyarakatnya pasti lebih maju, namun kenyataan yang sebenarnya justru banyak dikeluhkan masyarakat. Pembangunan oleh pihak desa  dianggap kurang transparan dan terkesan tertutup.

Kini rasa penasaran tersebut terjawab dengan jelas, pemerintahan desa yang seharusnya mendukung dan memberikan yang terbaik untuk pembangunan di wilayahnya justru terkesan diduga menyunat anggaran yang diturunkan langsung dari pemerintah. Sumber anggaran yang dialokasikan yakni dari Dana Desa (DD) atau ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar kurang lebih Rp93 juta, namun berdasarkan keterangan yangberhasil dihimpun di lapangan, hanya Rp 60 juta untuk rehab madrasah. Itu pun diborongkan ke pihak ketiga.

IM yang melaksanakan pengerjaan tersebut awalnya tidak mau menyebutkan  berapa anggaran yang dia terima dari pemerintah desa. Tetapi setelah didesak, akhirnya ia menjawab. “Saya hanya disuruh mengerjakan rehab madrasah ini oleh Nurkholis (Kuwu) dan diberi uang Rp60 juta,” ungkapnya, dengan nada berbisik.

Sementara Nurkholis (Kuwu Desa Kepunduan) saat disambangi di kantornya tidak memberikan jawaban apapun terkait dugaan penyunatan anggaran rehab madrasah tersebut. Dia hanya tersenyum dan tersipu malu dengan raut wajah yang merah.

Tidak hanya itu, pengadaan videotron yang ada didepan desa tersebut memakan anggaran yang cukup sepektakuler, yakni mencapai kurang lebih Rp75 juta. Dan kini baru hitungan bulan videotron tersebut sudah rusak dan sudah tiga kali diservis, hingga kondisi terkini mati dan tidak berfungsi.

“Untuk anggaran videotron sekitar 75 juta, dan kami memakai spec nomor 5. Untuk masalah pembelian videotron kami tidak tahu menau semua diserahkan kepada Pak Iis selaku DPMD yang menangani tentang pembuatan videotron,” ucap Nurkholis.

Ditempat terpisah, IS selaku pegawai dinas DPMD yang diucapkan oleh kuwu, sempat dikonfirmasi lewat Whatsappnya. Dia lantas tidak membenarkan kalau pembuatan videotron diserahkan semua pada dirinya.

“Saya tidak pernah membuat atau merekrut untuk pembuatan videotron. Saya seorang PNS tentu tidak boleh dong ikut campur dalam hal tersebut, akan tetapi jika para kuwu nanya dimana untuk membuatnya, ya saya kasih tahu dan diarahkan,” ucapnya lewat pesan singkat. (one-to)