IPDN Jatinangor Sosialisasikan UU Cipta Kerja di NTB dan Sulawesi Utara

0
68
Rektor IPDN Jatinangor, Dr. Hadi Prabowo, memberikan sosialisasi terkait UU Cipta Kerja di IPDN kampus Sulawesi Utara

MATARAM,- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat gencar melaksanakan sosialisasi terkait UU Cipta Kerja. Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi di IPDN kampus Sulawesi Selatan pada Jumat (06/11/2020), disusul dengan IPDN kampus Kalimantan Barat dan Papua serta Sulawesi Utara, hari ini Kamis (12/11/2020) tim IPDN menggelar kegiatan sosialisasi di IPDN kampus Nusa Tenggara Barat.

Sosialisasi ini dilaksanakan secara luring dan daring. Hadir secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan ketat di IPDN kampus NTB, yakni ketua DPRD, Sekda dan Asda I Kabupaten Sumbawa Barat, Asda I Kabupaten Bima, Kepala DPRD, Sekda dan Asda I Kota Bima, Sekda Kabupaten Lombok Tengah, Sahli Kabupaten Lombok Tengah, Ketua DPRD Kota Mataram, Wakil Rektor Universitas Mataram, Wakil Rektor UIN Mataram, perwakilan BEM dari Universitas Mataram, Univ. Muhammadiyah, Univ. Al Azhar, Univ. Qomarul Huda, Universitas Gunung Rinjani dan UIN Mataram, serta perwakilan dari HIPKINDO, Ketua SPSI Lombok Epin centrum, Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin, Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia serta DPD SPN NTB . Total jumlah peserta yang hadir secara luring yakni 146 orang dan yang mengikuti secara daring sebanyak 397 orang.

Sosialisasi UU Cipta Kerja yang dilaksanakan IPDN ini merupakan inisiasi dari Rektor IPDN, yang dilakukan atas dasar arahan Presiden Joko Widodo dan perintah Mendagri Muhammad Tito Karnavian agar meluruskan disinformasi dan hoaks yang sengaja disebarkan atas UU tersebut yang kemudian memicu resistensi berbagai kelompok di masyarakat.

Tim IPDN Jatinangor menggelar kegiatan sosialisasi di IPDN kampus Nusa Tenggara Barat

Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini mencakup seluruh substansi atau isu dalam UU Cipta Kerja yang terbagi kedalam lima kluster, yakni peningkatan ekosistem dan perijinan berusaha, ketenagakerjaan, riset dan informasi, kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM, pengadaan tanah dan kawasan ekonomi serta investasi pemerintah pusat dan administrasi pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada Rektor IPDN yang telah membentuk Tim Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja di wilayah barat dan timur sesuai dengan lokasi keberadaan kampus IPDN daerah. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Mendagri pada saat ia menyampaikan Kuliah Umum bagi satuan praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor pada tanggal 07 November 2020, lalu.

“Saya berharap dalam sosialisasi ini dapat terjaring masukan-masukan dari stakeholders untuk segera kita tampung dan rumuskan ke dalam muatan penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lainnya sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” kata Mendagri.

Sementara Wakil Rektor IPDN Jatinangor, Prof. Khasan Efendi, M.Si mengatakan, masukan-masukan yang diterima dari kegiatan sosialisasi akan dijadikan bahan penyusunan 37 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang kini tengah digodok.

“Omnibus Law ini adalah gerbong yang menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi keadaan perekonomian disaat dan pasca bencana. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sallow bahwa perekonomian akan maju dan berkembang jika mempengaruhi beberapa aspek yakni aspek modal, transportasi, tenaga kerja dan iklim kerja yang kondusif,” jelasnya.

Ditambahkan, pemerintah saat ini sedang membahas 37 RPP sebagai turunan dari UU ini, Kemendagri memiliki jatah untuk menyusun RPP Administrasi Pemerintahan. Aspirasi dari masyarakat terutama peserta sosialisasi ini akan dijadikan bahan dalam penyusunan RPP.

Pada kesempatan ini,beberapa saran dari peserta sosialisasi telah disimpan sebagai bahan masukan kepada pemerintah, saran yang diterima antara lain dari Sekda Sumbawa Barat dimana Beliau menekankan point-point penting terkait perburuhan, pengupahan, roster kerja, dimana terjadi kesimpangsiuran informasi ini di daerah.

Ketua DPRD Kota Mataram memberikan saran terkait turunan dari UU ini yakni yang berkaitan dengan kewenangan presiden dalam membatalkan keputusan daerah serta terkait pemberian saksi administrasi pada daerah.

Sedangkan Kepala Biro Hukum Provinsi NTB memberikan sarannya terkait pembentukan UU investasi atau perizinan yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terkait paham/ideologi yang akan dibawa oleh para pekerja asing yang masuk ke Indonesia serta terkait lama waktu dalam UU No. 60 terkait dasar pemikiran 90 tahun masa untuk berusaha.

Tak hanya itu, perwakilan serikat pekerja Lombok Tengah juga menyampaikan aspirasinya terkait tidak adanya sosialisasi dan keterlibatan serikat pekerja dalam proses penyusunan UU ini dan apakah pemerintah sudah memikirkan terkait permasalahan antara pengusaha dan pekerja serta ketersediaan lembaga arbitrase yang menengahi perselisihan tersebut.

Perwakilan BAPPEDA NTB memfokuskan aspirasi terkait UU ini khususnya perihal investasi dan perizinan berbasis peta digital.

“Berkaitan dengan investasi, semangat UU ini mengatakan bahwa investasi didorong secara maksimal dan seluas-luasnya, berkaitan dengan hal tersebut dimohonkan agar kepentingan pengusaha dan investor lokal agar dapat diproteksi karena kita tidak dapat head to head dengan pengusaha di luar negeri terkait modal dan sumber daya,” katanya.

“Juga terkait perizinan berbasis peta digital, semoga kedepannya dapat dilaksanakan secara satu pintu,tidak perlu adanya revisi ke beberapa kementerian. Saya juga berharap pemerintah pusat dapat mengatur lebih terperinci terkait perijinan yang diambil alih oleh pusat, karena hal ini akan berkaitan dengan intensif kepada pemerintah daerah dan dapat mempengaruhi pendapatan daerah,” ujar Lalu Suryadi.

Perwakilan BEM UNRAM, Ketua SPN NTB dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB menyampaikan aspirasinya terkait pengkajian ulang substansi tenaga kerja asing yang diijinkan masuk ke Indonesia, hak-hak pekerja yang perlu diperjelas serta pelanggaran PKWT yang sudah terjadi di Indonesia.

Sementara itu, Rektor IPDN Jatinangor, Dr. Hadi Prabowo, memberikan sosialisasi terkait UU Cipta Kerja di IPDN kampus Sulawesi Utara.

Sosialisasi dilaksanakan secara luring dan daring. Hadir secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di IPDN kampus Sulawesi Utara yakni Pjs. Gubernur Sulawesi Utara, Sekda, Inspektur Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Adm. Umum Provinsi Sulawesi Utara, Kasdam XIII Merdeka, Pj. Bupati beserta Wakil Bupati Minahasa Utara, Sekda Kota Bitung, Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow serta Kapolda Jawa Barat. Total jumlah peserta yang hadir secara luring yakni 130 orang. (Abas)