SUMEDANG,– Menurut pernyataan dari World Bank pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto., S.Sos., M.M, Indonesia adalah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia.
Demikian disampaikan Letjen Suharyanto pada saat memberikan stadium general dihadapan seluruh civitas akademika IPDN, di Jatinangor, Sumedang, Selasa (01/11/2022).
Kepala BNPB hadir di IPDN kampus Jatinangor untuk membahas strategi pencegahan dan penanggulangan bencana nasional. Tingginya tingkat potensi risiko bencana di Indonesia ini terbukti dengan data yang disampaikan Kepala BNPB bahwa dalam periode 1 Januari sampai dengan 29 Oktober 2022 sudah ada 3.027 bencana yang terjadi di Indonesia.
“Indonesia ini bisa dikatakan sebagai supermarket bencana, dalam periode 1 Januari sampai dengan 29 Oktober 2022 saja sudah ada 3.027 bencana diantaranya 198 orang meninggal dunia, 31 hilang, 832 luka-luka dan 3.903.947 orang menderita dan mengungsi,” katanya.
“Sehingga kita sebagai bagian dari negara Indonesia khususnya praja yang nantinya menjadi Aparatur Sipil Negara harus mampu mengetahui strategi pencegahan dan penanggulangan bencana nasional.
buy cipro online https://buywithoutprescriptiononlinerx.com/dir/cipro.html no prescription
Kita harus mengenali ancamannya lalu siapkan strateginya, ketahui masalahnya lalu carikan solusinya,” tutur Suharyanto.
Masih menurutnya, bencana yang terjadi di Indonesia didominasi oleh bencana hidro meteorologi basah atau banjir. “Di tahun 2022 ini saja sudah ada 1.238 kasus bencana banjir yang terjadi di Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah memindahkan Ibukota Negara, karena menurut para ahli pada tahun 2050 sebagian wilayah Jakarta ini aka nada dibawah permukaan laut,” tandasnya.
Sementara itu, Rektor IPDN, Dr. Drs. Hadi Prabowo., M.M berharap hadirnya Kepala BNPB dapat memberikan pemahaman baru kepada praja IPDN.
“Sebagai lulusan terbaik dalam Sesko 2013, saya harap bapak Suharyanto dapat memberikan pemahaman baru kepada praja karena masalah kebencanaan ini bukan merupakan urusan utama BNPB, namun urusan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Hadi yakin dengan hadirnya Kepala BNPB ini praja akan mendapat ilmu baru terkait peran BNPB didalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, apa saja yang dilakukan BNPB dalam perumusan dan penetapan kebijakan untuk pengurangan resiko bencana, pengungsi dan lain sebagainya.
“Praja IPDN kader pamong praja yang akan duduk di pemerintahan daerah nantinya. Jadi mereka harus memahami dan tahu cara menyikapi bencana. Paham pengertian mitigas, klasifikasi bencana yang ada di Indonesia, karena kita dihadapi bencana yang komplek,” tutur Hadi.
Diakhir acara, IPDN yang dipimpin langsung oleh Rektor IPDN menganugerahkan tanda penghargaan Kartika Astha Brata Madya kepada Kepala BNPB, penghargaan ini diberikan atas pengabdian dan tauladan yang telah dipersembahkan Beliau kepada bangsa dan negara Indonesia.
Selanjutnya IPDN dan BNPB pun akan melakukan pejajakan kerja sama dalam upaya pengembangan praktik kebencanaan di IPDN. (Abas)
