BANDUNG, — Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah Bandung Raya. Badan Pengelola Cekungan Bandung pun dibentuk dengan tujuan menyelesaikan masalah yang ada di Bandung Raya, salah satunya adalah kemacetan.
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, pun merespons positif salah satu langkah stategis dari Pemprov Jawa Barat ini. Terutama berkaitan dengan permasalahan kemacetan di wilayah Bandung Raya.
“Bapak Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan kebijakan dan membentuk Badan Pengelola Cekungan Bandung. Tentunya kami dilevel Bandung menunggu langkah-langkah strategis yang ada dilakukan khususnya berkaitan dengan permasalahan kemacetan,” kata Tedy, saat menjadi narasumber OPSI di Radio PRFM Bandung, Selasa, (14/3/2023).
Menurut Tedy, DPRD siap mendukung penuh berbagai upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di Bandung Raya. Sebab, Tedy menilai permasalahan kemacetan merupakan hal yang kerap dirasakan masyarakat saat beraktifitas.
“Concern kita dari DPRD Kota Bandung adalah masalah kemacetan dan transpotasinya. Ini dirasakan tiap hari ini oleh masyarakat. Jadi masalah transportasi ini harus kita tangani ekstra dan pembahasan seputar kemacetan ini pasti mendapat sorotan tajam dari masyarakat untuk segera dituntaskan bersama baik itu oleh Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, dan lainnya,” katanya.
Tedy pun siap mensinergikan antara program dari Pemerintah Kota Bandung dengan Pemprov Jawa Barat berkaitan dengan upaya mengurangi kemacetan dan memperbaiki sistem transportasi publik di wilayah Bandung raya.
“Kami dari DPRD Kota Bandung siap akan menyesuaikan beberapa hal (terkait rencana strategis dari Pemprov Jabar) karena di Kota Bandung pun sudah ada masterplan transportasi. Kalau ada hal baru (usulan dari Badan Pengelola Cekungan Bandung) kami akan merespons positif. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah hanya satu kota jadi harus bersama. Kita sangat support dan apa yang bisa kita upayakan kita bantu,” ujarnya.
Tedy pun berharap upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota dapat didukung oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar kemacetan di Bandung Raya dapat diminimalisir.
“Ini harus kita lakukan dengan semangat bersama. Pemerintah dengan regulasi yang dibuat dan ini bila tidak ada dukungan dari masyarakat tidak ada efektif. Semuanya harus punya satu tujuan. Tinggal bagaimana saat ini Pemerintah melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait rencana ini dan terbuka dalam menerima masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berencana menjalankan program Bus Rapid Transit (BRT), Light Rapid Transit (LRT) hingga Cable Car. Hal ini dilakukan dalam upaya meminimalisir kepadatan yang kerap dirasakan oleh masyarakat pada waktu tertentu di wilayah Bandung Raya khususnya Kota Bandung.**
