PURWAKARTA,– Penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menanggulangi hoaks alias berita bohong yang kerap meresahkan masyarakat dinilai amat penting.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Dr. H. Bedi Budiman, S.IP., M.Si, usai kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan unit Jabar Saber Hoaks di Kabupaten Purwakarta, Rabu (5/4/2023).
“Ya, sinergi ini mutlak diperlukan karena kasus-kasus hoaks dari kabupaten dan kota, misalnya yang saat ini terjadi di Kabupaten Purwakarta bisa saja terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan modus yang sama 3 sampai 4 bulan ke depan,” ujar Bedi.
Menurutnya, berbagai hoaks banyak ditemui di internet hingga melalui pesan berantai. Hoaks alias berita bohong tersebut banyak yang menyudutkan pihak-pihak tertentu. Ada pula hoaks dengan modus penipuan yang merugikan masyarakat.
“Hoaks tidak hanya berkaitan dengan politik, tapi juga yang bermodus penipuan, ekonomi yang banyak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah harus hadir dan bersinergi dengan berbagai pihak. Seperti Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk mengatasi penyebaran hoaks.
“Sinergi kelembagaan baik lintas lembaga seperti dengan pihak kepolisian maupun internal pemerintahan salah satunya, dinas pendidikan, kesbangpol untuk memerangi hoaks sangat diperlukan. (Termasuk) pelatihan peningkatan SDM dan peningkatan infrastruktur (dalam menanggulangi hoaks),” papar Bedi.
Bedi Budiman menyebutkan, Jawa Barat sebagai daerah pengguna internet tertinggi di Indonesia yang jumlahnya mencapai 35,1 juta dan mayoritas mengakses media sosial, sehingga dinilai sangat perlu literasi digital.
Literasi digital yang dilakukan pun tidak hanya mencakup kecakapan menggunakan media digital, tetapi memahami manfaatnya, keamanan hingga etika bermedia sosial.
Salah satunya, mencegah hoaks dengan tidak termakan judul provokatif, mengecek tanggal foto dan video, hingga memvalidasi sumber berita.
“Banyak masukan yang didapat dari kabupaten dan kota, dan kami mengharapkan ini akan menjadi tambahan informasi bagi kebijakan ditingkat provinsi,” tandasnya. (tin)
