MAYBRAT,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat melaksanakan rapat Forkopimda membahas terkait pemulangan eksodus di wilayah Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan Raya, Selasa (16/5/2023).
Rapat dipimpin langsung Pj. Bupati Maybrat Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos, M.Si dan dihadiri Komandan Korem 181/PVT Brigjen Juniras Lumban Toruan, S.Sos,. M.Si dan LO Polda Papua Barat Daya Kombes Pol. Budi Utomo S.I.
“Semua kegiatan yang kita laksanakan terkait pemulangan eksodus butuh proses. Jangan sampai ada kesalahan untuk kita semua. Pemulangan eksodus di wilayah Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan Raya sebagian besar sudah berjalan,” ungkap Bernhard.
Ia mengatakan, Menteri Polhukam, Menteri Pupr dan lainnya juga mendukung program pemulangan para eksodus. Ia pun mengajak semua berjuang bersama untuk masyarakat khususnya di Aifat Timur dan Aifat Selatan agar mereka semua bisa kembali ke kampung halamannya seperti dulu.
“Saya sudah sampai di Ayata. Puji Tuhan sudah aman di sana. Saya tekankan kepala distrik dan kepala kampung untuk tinggal di sana. Kalau tidak mau tinggal di sana berarti siap saya ganti,” ujar Bernhard.
Kepada kepala kampung yang tidak mau tinggal di kampungnya, sambung Bernhard tidak akan diberikan rekomendasi dana kampung.
“Saya juga mau tahun ajaran baru besok sudah ada aktifitas belajar mengajar di wilayah Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan Raya. Pemda Maybrat akan segera menjalankan aktifitas pemerintahan dan pembangunan di kampung Wilayah Aifat Timur dan Aifat Selatan,” paparnya.
Menurut Bernhard, Pemkab Maybrat juga memberikan jaminan selama 6 bulan kepada eksodus yang sudah kembali ke kampungnya. Namun, ia juga menegaskan tidak akan membantu eksodus yang tinggal di luar kampungnya.
“Saya sudah mendapatkan surat dari Wamendagri untuk pemulangan eksodus dilaksanakan sampai dengan bulan Oktober. Saya sudah melakukan upaya-upaya melalui semua bidang termasuk bertemu Ketua Sinode. Saya juga bertemu dengan Keuskupan,” paparnya.
Selain itu, Pemkab Maybrat juga sudah bersurat dan bertemu dengan Komnas Ham, serta mengajukan jalan Susumuk-Moskona sebagai jalan prioritas utama atau jalan trans Papua agar segera diperhatikan oleh pemerintah pusat.
“Kalau semua yang hadir ini kita tidak berkerja sama, pasti tidak akan jalan. Terkait pembiayaan satgas, saya tegaskan kembali ini menggunakan dana APBN bukan APBD,” tandasnya. (Abas)
