Tanah Bumbu — Pemkab Tanbu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menggelar sosialisasi Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (SPPKS) bertempat di Medina Hotel and Resort, Kecamatan Kusan Hilir, Senin (26/6/2023).
Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu.
Bupati H.M. Zairullah Azhar melalui Asisten Administrasi Umum Andi Aminuddin menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakannya sosialisasi SPPKS di Bumi Bersujud.
“Sosialisasi penting dilaksanakan sebagai upaya percepatan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” ujarnya.
Dalam program ini, bantuan sarana dan prasarana untuk para petani kelapa sawit dapat diberikan melalui berbagai kelompok seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi Perkebunan, dan kelembagaan lainnya.
Bantuan tersebut mencakup berbagai hal seperti benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen, pengolahan hasil, jalan kebun, jalan akses, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, dan verifikasi teknis.
“Kabupaten Tanah Bumbu sendiri merupakan salah satu wilayah dengan perkebunan kelapa sawit terluas yang mencapai 74.565 hektar,” kata Andi Aminuddin.
Terdapat alokasi 5 paket kegiatan dalam sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit tahun 2023. Antara lain, intensifikasi seluas 100 hektar, peningkatan jalan seluas 50 hektar, pengadaan alat transportasi sebanyak 1 unit, pengadaan alat pasca panen sebanyak 1 unit, dan sertifikasi ISPO sebanyak 2 paket.
Bupati berharap agar ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dapat segera direalisasikan, mengingat faktor tersebut merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu dan bagi pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
“Dukungan sarana dan prasarana ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” sebutnya.
Diharapkan melalui sosialisasi SPPKS para petani dan pemangku kepentingan terkait dapat memahami pentingnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, diharapkan pula adanya kesadaran pentingnya upaya pengelolaan berkelanjutan dan pemenuhan standar sertifikasi ISPO.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini, kolaborasi dengan pihak terkait seperti BPDPKS sebagai langkah penting guna memastikan kelangsungan dan keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.
Selain itu pemerintah daerah juga terus mengawal dan memberikan pendampingan kepada para petani dalam hal pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan agar para petani dapat memanfaatkan dengan maksimal bantuan yang diberikan, serta dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka.
Sementara itu, dalam sosialisasi SPPKS peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi ISPO. Sertifikasi ini merupakan bukti komitmen petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menjalankan praktik perkebunan yang berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor pertanian. Selain memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi pada pendapatan negara melalui ekspor produk kelapa sawit.
Namun, dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, perlu adanya kesadaran akan perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memperkuat pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, para petani kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu dapat lebih termotivasi dan terbantu dalam mengembangkan usaha mereka.
Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit di Tanah Bumbu.
Sosialisasi SPPKDS Pendanaan BPDPKS Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi momentum meningkatkan sinergi antara pemerintah, petani, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam mengembangkan sektor perkebunan kelapa sawit. (Ag)
