SUMEDANG,– Pemda Kabupaten Sumedang terus mengoptimalkan pendapatan dari parkir berlangganan.
Sistem parkir berlangganan di Sumedang sudah berlangsung dua tahun lebih tapi masih belum optimal. Untuk itu Pemkab Sumedang bersama Polda Jabar dan Polres Sumedang melakukan studi komparasi ke Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah menjalankan parkir berlangganan dan dinilai sukses, Kamis 23 November 2023.
Pj. Bupati Sumedang, Herman Suryatman mengatakan, Pemkab Banyuwangi sudah keren dalam pelaksanaan parkir berlangganannya.
“Kami memilih studi komparasi ke Banyuwangi karena pelaksaan sistem parkir berlangganannya sudah keren. Kami memotret bagaimana implementasi, integrasi parkir berlangganan dan sistem Samsat di Banyuwangi yang luar biasa,” katanya.
Herman menyebutkan, sistem parkir berlangganan di Banyuwangi sudah terintergrasi dengan sistem Samsat.
“Satu kuncinya, sistem parkir berlangganan di Banyuwangi sudah terintegrasi dengan sistem Samsat. Sumedang akan mereflikasinya karena Sumedang sudah menerapkan parkir berlangganan tapi belum terintergasi dengan sistem Samsat,” katanya.
Dalam studi komparasi itu, Pemkan Banyuwangi menyebutkan untuk parkir berlangganan ini kuncinya regulasi, kolaborasi, koordinasi dan konsistensi. Harus ada regulasi sebagai payung besar dalam menjalankan sistem parkir berlangganan kemudian dibuat MoU antara Polres, Bapenda Provinsi dengan pemerintah daerah.
Di Banyuwangi, dalam menjalankan parkir berlangganan ini setiap bulan harus ke lapangan dengan membina juru parkir untuk mengatasi parkir-parkir yang ilegal.
Menurut Herman, sistem parkir berlangganan di Banyuwangi sudah menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 mencapai Rp 20 miliar dan ditargetkan tahun 2024 mencapai Rp 22 miliar.
“Sementara di Sumedang baru di angka Rp 2 miliar retribusi parkir yang masuk PAD,” kata Herman.
Herman menyebutkan studi komparasi ke Banyuwangi bersama Polda Jabar dan Polres Sumedang karena untuk masuk ke sistem Kesamsatan dalam regulasi, kolaborasi dan koordinasi melibatkan Polres Sumedang, Polda Jabar dan Bapenda Jabar.
“Kuncinya sistem parkir berlangganan harus terintegrasi dengan sistem Samsat. Sumedang akan mereflikasinya. Kami berupaya terinetegrasi dengan sistem Samsat supaya bisa tembus Rp 10 miliar. PAD itu untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (hm/bn/bs)
