PANGANDARAN, — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran Asep Noordin Minggu kemarin melakukan studi banding pada pengelolaan sampah terpadu ke wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah..
Studi banding yang dilakukan ketua DPRD tersebut tepatnya ke tempat Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) TPSTPDU Sokanegara yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
“Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam hal ini,harus mencontoh langkap strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banyumas terkait dengan pengelolaan sampah terpadu,” kata Asep Noordin.
Asep menambahkan, pola kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan di Banyumas sudah tidak ada model damping atau model landscape, karena menanggulangi sampah itu bukan kumpul angkut tetapi pemilahan nya sudah dilakukan di rumah tangga yang mana untuk pemilahan dilakukan lagi dan di angkut oleh Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) dan dibawa ke TPSTPDU.
“TPSTPDU yang sudah dibangun oleh Pemerintah Daerah Banyumas ada 29 unit baik yang ada di wilayah kelurahan, pedesaan dan di perkotaan,” tambahnya.
Untuk di perkotaan mereka melakukan kewilayahannya yang mana di satu kelurahan ada satu Tempat Pengolahan Sampah (TPS). Sementara di wilayah yang kurang banyak produksi sampahnya, yang penduduknya tidak begitu banyak dengan tidak menghasilkan banyak sampah, hanya dibangun 1 TPSTPDU per 1 Kecamatan.
Menurut Asep, KSM ini sebagai masyarakatnya kemudian melakukan pemilahan kembali dan dari hasil pemilihan itu residunya di angkut oleh Dinas Lingkungan Hidup dibawa ke TPA B yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Setelah itu, di sana tidak ada kegiatan damping dan tidak ada kegiatan menimbun sampah, karena seluruh residu itu dipilah kembali oleh Dinas yang bersangkutan.
Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas juga ada yang sampai memproduksi papingblok dari plastik dan selanjutnya dibeli oleh dinas PU untuk beberapa kegiatan pembangunan.
Sedangkan residunya sebagai bahan bakar dan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh dinas dikerjasamakan denga pabrik semen Cilacap untuk pengganti alat bakar. Untuk residu yang organik dikelola oleh Dinas Pertanian dan dibagikan ke masyarakat untuk pupuk organik.
Penanganan Sampah Dipangandaran Menjadi Masalah Klasik.
Sebelumnya, Ketua DPRD kabupaten Pangandaran Asep Noordin menyoroti persoalan sampah dipangandaran merupakan masalah klasik, terutama penanganan sampah ditempat-tempat objek wisata pada saat musim liburan panjang, seperti libur sekolah seperti saat ini, liburan lebaran, natal dan tahun baru.
Lebih jauhnya Asep Noordin mengatakan, limbah atau sampah merupakan persoalan klasik yang sering terjadi di objek wisata Pangandaran.
“Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua terkait sampah, perlu penanganan dan sosialisasi. Kita sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah, ada hak dan kewajiban,” kata Asep.
Bahkan menurut Asep, salah satu poin dalam Perda tersebut dituliskan, kendaraan yang masuk ke wilayah objek wisata harus disertakan tempat sampah, begitu juga dengan pedagang pantai.
Maka dirinya meminta kepada pemerintah Daerah ke depan harus sudah memulai menerapkan Perda tentang pengelolaan sampah.
“Bila perlu kita terapkan denda baik bagi pengunjung maupun pelaku jasa pariwisata yang melanggar. Nah dendanya nanti bisa diatur dalam Peraturan Bupati,” kata Asep.
Bahkan kata dia, penerapan denda untuk pelaku usaha wisata bisa lebih besar ketimbang denda untuk pengunjung, sehingga respon cibiliti tanggung jawab wilayah dagang atau usahanya bisa dipertanggung jawabkan.
Begitu juga dengan pengunjung, dirinya menilai kepedulian terhadap sampah juga masih rendah, banyak sekali pengunjung dengan mudah membuang sampah sembarangan, baik itu sampah bekas makanan maupun minuman dan sebagainya.
Dan ini juga harus ada petugas bagaimana mengedukasi pedagang dan wisatawan melalui peraturan perundang-undangan yang kita miliki,” kata Asep.
“Kita ini jualan wisata. PAD mengandalkan dari pajak hotel dan restoran serta retribusi wisata. Jadi harapan saya, sarana dan prasarana juga harus sesuai,” sambungnya.
Karena menurutnya, sudah seharusnya ada data sampah setiap momen liburan panjang dan menyiapkan cara kerja yang efesien dengan sarana dan prasarananya yang memadai.
Dari hasil peninjauannya ke objek wisata pantai barat Pangandaran, Asep mengatakan, banyak kendaraan motor yang diparkir di area pantai sehingga dirinya berfikir, sudah seharusnya pemerintah daerah memikirkan untuk membuat kantor parkir bertingkat khusus untuk kendaraan roda dua atau motor di kawasan pantai
“Saya lihat potensi dari parkir motor sangat besar. Tinggal bagaimana pengaturan untuk penarikan retribusi parkirnya, apakah di pintu masuk atau di lokasi kantong parkir,” ujarnya.
Seraya dirinya juga memberikan apresiasi atas keberhasilan kinerja petugas dalam mengatur rekayasa arus lalu lintas di kawasan objek wisata saat libur lebaran 2023 ini. (Supriatna).
