PANGANDARAN, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran harus membuat skala prioritas dalam menentukan anggaran upaya menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pangandaran.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, membuat prioritas anggaran yang produktif menjadi salah satu opsi dalam penyehatan APBD dan bisa meningkatkan pendapatan.
“Mampu meningkatkan perekonomian makro masyarakat tentunya. Pemkab harus berani meninggalkan hal-hal yang bukan prioritas. Dalam kondisi sulit sekarang ini mau tidak mau harus berpuasa,” kata Asep, Kamis (29/8/2024.
Menurutnya, melakukan efisiensi anggaran ini bisa direalisasikan pada RAPBD tahun 2025 mendatang. Di sisi lain, pihaknya sudah membahas pada KUA PPAS. Baik itu kondisi ekonomi makro, kebijakan pendapatan, belanja daerah dan strategi pencapainnya.
“Proyeksi pendapatan di APBD Pangandaran tahun 2025 sebesar Rp941 miliar. Belanjanya Rp930 miliar, surplus Rp4 miliar, beberapa penerimaan pembiayaan dan lain-lain,” ujarnya.
Asep menerangkan, Pemerintah daerah harus lebih giat lagi menggali potensi PAD, dari berbagai sektor, untuk menambah PAD yang sudah ada.
Dalam penyusunan KUA PPAS ini masih menganut pada portofolio pinjaman Rp350 miliar yang hingga saat ini belum terealisasi. Meski portofolio nantinya tidak disetujui, pihaknya harus melakukan langkah-langkah di dalam RAPBD.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pangandaran Kusdiana menegaskan, portofolio Rp350 miliar ini masih digodog di dua kementerian. Yakni Kemenkeu dan Kemendagri.
“Kalau Bappenas sudah setuju. Kami juga berharap portofolio pinjaman tersebut bisa terealisasi atau segera mendapat izin,” ucapnya. (Supriatna)
