JAKARTA,– Pj. Wali Kota Sorong, Bernhard E. Rondonuwu melaporkan hasil kinerja Triwulan I selama menjabat sebagai Penjabat Wali Kota di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jumat (15/11).
Dihadapan Evaluator Bernhard menyampaikan Inflasi Kota Sorong pada bulan Oktober 2024 sebesar 1,40 % (di bawah rata-rata nasional yakni 1,71%) Makanan, Minuman, Tembakau dan Transportasi sebagai penyumbang utama andil inflasi, Bernhard menyampaikan ini merupaka kerja keras bersama para stakeholder untuk dapat mempertahankan tidak terjadinya peningkatan harga.
Kemudian Bernhard melanyampaikan Terdapat penurunan angka stunting di Kota Sorong dari 586 (Juni 2024) menjadi 527 kasus, adapun berbagai upaya yang dilakukan adalah pelayanan pemeriksaan pada ibu hamil, pelayanan tumbuh kembang balita di posyandu, pemantauan pemberian Mpasi dan ASI Ekslusif, Pemberian Makanan Tambahan local pada balita masalah gizi dan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis), program orang tua asuh, optimalisasi pelaksanaan posyandu, sosialisasi bagi kader-kader Posyandu, Pemberian insentif bagi kader posyandu dan lainnya.
Dalam kesempatan ini, Bernhard menyampaikan terkait Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan nilai 83,18 (Kualitias Tinggi ) oleh Ombudsman RI.
Terkait pengangguran, di Kota Sorong berdasarkan Data Dinas Tenaga Kerja sebanyak 2506 pengangguran. Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi (Operator Mobile Crane dilaksanakan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas (PPSDM MIGAS) di Cepu Kabupaten Blora, memberikan pelatihan kerja sekaligus sertifikasi operator alat berat.
Untuk penduduk miskin ekstrem di Kota Sorong sebanyak sebanyak 42.402 jiwa. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Sorong adalah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) guna mengakomodasi masyarakat yang belum terlindungi BPJS Kesehatan kepada masyarakat tidak mampu sebagai penerima manfaat, memberikan santunan kematian kepada keluarga bagi masyarakat pekerja rentan.
Sebanyak 19.336 jiwa (update per 31 Okt 2024) Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, secara khusus kepada OAP; Pemberian bantuan modal usaha UMKM; Pemberian Bantuan Paket Bibit Konsumsi berupa cabai, tomat dan sayur-sayuran.
Selepas pemaparan para evaluator memberikan saran masukan dan apresiasi kepada Penjabat Wali Kota Sorong sebagai bentuk peningkatan kinerja agar Pemerintah Kota Sorong dapat menjadi lebih baik dalam memberikian pelayanan kepada masyarakat. (Abas)
