KAB. BANDUNG,– Untuk memperjuangkan haknya, warga Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung terus melakukan upaya, karena lahannya terdampak pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
Warga telah berjuang sejak empat tahun lalu, mulai dengan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bandung, mendatangi PPK Lahan Kementerian PUPR hingga beraudiensi dengan pihak Pemprov Jawa Barat.
Alhasil, pada Mei 2024, Pemprov Jabar menerbitkan Surat Keputusan terkait Penetapan lokasi lahan yang terdampak Tol Cisumdawu dengan nomor: 593/Kep.162-Pemotda/ 2024 tentang Penetapan lokasi pengadaan tanah atas sisa tanah dan revisi penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan Tol Cisumdawu, daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka.
Hal tersebut dibenarkan Ketua Tim Advokasi dan Pendampingan Hukum warga Desa Cileunyi Wetan, Edi Sutiyo seusai mendatangi Sekretariat Wakil Presiden RI dalam Lapor Mas Wapres, Jln. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
“Kami sudah menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan hak warga yang lahanya terdampak pembangunan tol Cisumdawu. Dari tahun 2020 hingga saat ini, Alhamdulillah sudah ada SK Gubernur terkait Penlok lahan warga,” terang Edi Sutiyo.
Ia menambahkan, setelah terbitnya Penlok sejak bulan Mei 2024, sampai saat ini belum ada lagi tahapan selanjutnya. Padahal, kata dia, jika menurut jadwal tahapan, seharusnya sudah hampir selesai, minimal pihak BPN dan Apraisal lahan sudah berjalan.
“Tapi ini belum juga, dengan adannya program Lapor Mas Wapres ini semoga mampu mendorong percepatan tahapan hingga proses pembayaran, tentu hal ini yang sangat dinanti warga,” tandas Edi Sutiyo.
Edi Sutiyo bersama tokoh masyarakat Cileunyi Wetan Relly Ridwan berharap pemerintah Kementerian PUPR jangan lagi menunda atau memperlambat proses tahapan, dengan alasan apapun.
“Kami mohon hak warga segera diselesaikan. Hari ini kami diterima dan dilayani dengan baik, berharap ini merupakan wujud dari quit respon dari pemerintah lewat Wapres Gibran Rakabuming Raka,” Pungkas Edi Sutiyo, yang juga merupakan Ketua Umum SIMPE Nasional dan Ketua DPD Gerakan Advokat dan Aktivis Jawa Barat. (Abah Abdi)
