SUMEDANG,– Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila menerima audiensi Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Sumedang di ruang kerjanya, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Kamis (10/4/2025).
Turut hadir mendampingi Wabup, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohana, Kepala Satpol PP Syarif Efendi Badar dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kemal Idris.
Sementara dari pihak GRIB Jaya Sumedang dipimpin langsung oleh Ketua Boni Rian Sulaeman.
Fokus pembahasan dalam pertemuan itu lebih kepada upaya menciptakan tata kelola sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan (Minerba) yang transparan, tertib, dan berkeadilan bagi semua pihak.
Wabup Fajar menyatakan, sudah menjadi komitmen pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola sektor Minerba secara menyeluruh.
“Insha Allah ke depan kita akan lakukan kajian lebih dalam agar seluruh angkutan Minerba agar dapat terscan dan termonitor dengan baik. Tidak boleh ada lagi manipulasi retribusi pajak,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagai dasar hukum untuk menindaklanjuti aktivitas tambang ilegal di Sumedang.
“Alhamdulillah saat ini tambang-tambang ilegal sudah berhasil ditutup. Namun kami tidak akan ragu untuk menindak tegas pihak-pihak yang masih berani melakukan penambangan ilegal,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPC GRIB Jaya Sumedang, Boni Rian Sulaeman menyampaikan komitmen pihaknya untuk turut serta dalam upaya perbaikan sektor Minerba.
“Kami hadir memberikan solusi, bukan hanya menyuarakan masalah. Harapan kami, tidak ada lagi kebocoran PAD dari sektor Minerba mulai hari ini dan seterusnya,” ujarnya.
Ia pun berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal perubahan positif dalam tata kelola pertambangan di Sumedang.
“Terima kasih atas sambutan baik dari Pak Wabup. Semoga ini menjadi titik awal perbaikan bersama yang berkelanjutan,” pungkasnya. (hms/bon)
