Tanah Bumbu — Kunjungan kerja Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Bahsanuddin, ke Kecamatan Satui pada Minggu (20/04/2025), menjadi momentum penting dalam mendorong peningkatan layanan dasar bagi masyarakat, khususnya di sektor air bersih dan infrastruktur jalan. Dalam agenda tersebut, Wabup meninjau sejumlah fasilitas publik, termasuk Puskesmas Satui hingga Desa Jombang guna melihat langsung kondisi lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat.
Salah satu persoalan utama yang mengemuka dalam kunjungan tersebut adalah krisis air bersih yang dialami masyarakat akibat pencemaran Sungai Satui. Air sungai yang menjadi sumber utama PDAM setempat dinilai tidak lagi layak konsumsi karena tercemar limbah industri, khususnya dari perkebunan kelapa sawit.
Menanggapi hal itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas yang ada serta menggunakan air secara bijak. Namun demikian, masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah membangun instalasi PDAM baru dengan lokasi intake di hulu sungai, tepatnya di Desa Jombang agar kualitas air yang diolah lebih terjamin.
Dorongan tersebut juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Sya’bani Rasul yang akrab disapa Haji Asulmenegaskan bahwa pembangunan PDAM baru merupakan langkah strategis yang sangat mendesak. Ia menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat ini telah dikawal sejak masa kampanye oleh para anggota DPRD dari Dapil Satui Angsana.
“Kunjungan Pak Wabup ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi kami di DPRD, khususnya Dapil III. Lokasi intake di Jombang lebih ideal karena berada di hulu, sehingga air lebih bersih dan sehat untuk dikonsumsi,”ujar Haji Asul.
Selain permasalahan air bersih, ia juga menyoroti infrastruktur jalan yang belum memadai sebagai hambatan utama mobilitas masyarakat dan distribusi pelayanan publik. Pembangunan jalan penghubung antar desa dan kecamatan, terutama jalur poros menuju Jombang, disebut sebagai prioritas yang harus segera dianggarkan pemerintah daerah.
“Peningkatan akses jalan akan terus kami dorong agar menjadi skala prioritas pembangunan daerah,” tegas legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.
Di sisi lain, pencemaran Sungai Satui menjadi perhatian serius. Perubahan warna air sungai yang menjadi jingga akibat limbah sawit telah mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya para nelayan yang kehilangan sumber penghasilan karena matinya ikan dan udang. Dampaknya juga dirasakan langsung oleh warga yang bergantung pada air PDAM yang bersumber dari sungai tersebut.
Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan tindakan nyata dari pemerintah, termasuk pemulihan lingkungan sungai secara sistematis, bukan hanya sekadar pemberian bantuan bibit ikan. Hal ini merujuk pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pengendalian pencemaran adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemda, dan pelaku usaha. Sayangnya, implementasi di lapangan belum mencerminkan semangat regulasi tersebut.
Menutup kunjungan, Wabup Bahsanuddin bersama rombongan DPRD dan perangkat daerah meninjau kondisi jalan poros ke Jombang yang akan menjadi akses utama menuju lokasi PDAM baru yang direncanakan. Harapannya, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan PDAM dapat segera terwujud dalam bentuk pembangunan instalasi air bersih yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Dengan kolaborasi yang kuat, aspirasi masyarakat Satui untuk mendapatkan air bersih yang layak dan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat segera terealisasi.(Ag)
