BANDUNG, –Saat masa sidang reses yang digelar beberapa waktu lalu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, mendapat aspirasi dari Perumahan Kompleks Vijaya Kusuma Permai RW 16 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung terkait masalah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di wilayahnya.
Oleh karena itu, pada Senin, 5 Mei 2024, Aswan bersama dinas terkait dan pihak kelurahan langsung meninjau lokasi yang dikeluhkan warga.
“Kemarin waktu reses kita ada aspirasi dari Pak RW 16 mengenai fasum/ fasos yang belum diberikan kepada pemerintah Kota Bandung oleh pihak pengembang. Langsung kita tindaklanjuti ke dinas terkait. Hasil kesepakatan warga saat ini sudah dibentuk forum warga dan alhamdulillah ini setelah 35 tahun warga Vijaya Kusuma menanti penyerahan fasum fasos ini. Insyaallah masalah ini akan saya kawal terus hingga tuntas karena ini untuk kebaikan warga juga,” kata Aswan.
Aswan mendorong agar proses serah terima antara pihak pengembang dan pemerintah segera dilakukan. Hal ini dilakukan guna beberapa program dari Pemerintah Kota Bandung dapat dinikmati masyarakat yang sudah membayar pajak.
“Pak Kabid (DPKP) bilang seminggu sudah beres dan hari ini pengukuran mudah-mudahan selesai. Langsung nanti ada pemasangan plang beberapa titik lokasi seperti GOR seperti ruko-ruko yang tanpa ada sertifikat, terus taman, jalan-jalan, penerangan, dan sebagainya harus sudah diserahkan segera ke Pemerintah Kota Bandung karena warga kan sama bayar pajak. Tetapi selama ini belum dapat dapat bantuan dari pemerintah karena dikarenakan kendala belum adanya penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah Kota Bandung,” ujar Aswan.
Terkait nasib beberapa bangunan yang berada di lahan fasum, Aswan berharap ada jalan tengah yang disepakati oleh pemilik bangunan dan pihak RW, sehingga tidak ada pembongkaran yang dilakukan.
“Kita win-win solution, lah, jangan sampai ada pembongkaran. Tetapi intinya nanti mungkin ya ada kesepakatan dari dilakukan kedua belah pihak,” katanya.
Terkait maraknya kasus serupa, Aswan pun mengaku pihaknya siap mengawal setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sebab, ia menemukan banyak kasus serupa.
“Insyaallah, karena ini bagian dari tugas tupoksi saya sebagai dewan di DPRD Kota Bandung karena banyak beberapa kasus yang kita usulkan (perbaikan fasilitas publik) juga terkendala dengan belum ada penyerahan fasum, fasos dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Bandung,” katanya.**
