BANDUNG, — Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang erat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Selain itu, harus ada kolaborasi antara lembaga pemerintahan.
“Contohnya dalam hal retribusi sektor pariwisata. Banyak potensi yang tumpang tindih kewenangannya. Kalau tidak ada harmonisasi regulasi dan data, maka potensi itu akan hilang begitu saja,” ujar Ketua Komisi 3 DPRD Jabar, Jajang Rohana.
Lanjut politisi senior dari fraksi PKS Jabar, komisi 3 sedang mengusulkan pembentukan forum koordinasi rutin antara pemprov dan pemkab/pemkot dalam hal pengelolaan PAD. Forum ini tidak hanya membahas target, tetapi juga berbagi strategi, inovasi, dan masalah lapangan.
Satu lagi potensi besar yang sering terlupakan, ungkap Jajang adalah aset milik daerah. Ia menilai masih banyak aset tanah dan bangunan milik provinsi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian bahkan belum memiliki legalitas yang jelas.
“Aset-aset tidur ini seharusnya bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan. Misalnya dijadikan kawasan komersial, disewakan, atau bahkan dikerjasamakan dengan investor,” ujar politisi asal daerah pemilihan Jabar 2.
Selain itu, menekankan pentingnya pemutakhiran data aset dan percepatan sertifikasi aset. Dalam banyak kasus, tanah milik daerah tidak bisa dimanfaatkan karena belum bersertifikat, atau tumpang tindih dengan klaim masyarakat.
“Kita sudah dorong BPKAD dan Dinas terkait untuk menyelesaikan pendataan dan sertifikasi ini. Targetnya tahun 2026 seluruh aset bisa tercatat dengan baik,” tambahnya.
Meski berbagai strategi telah dirancang, tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD. Salah satunya adalah masalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah yang masih belum merata.
“Kita butuh ASN yang menguasai teknologi, punya integritas, dan mampu berpikir kreatif. Ini tidak bisa ditunda lagi. Kalau kita bicara PAD, ujungnya ada di pelaksana teknis di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi budaya birokrasi yang terlalu administratif dan kurang proaktif dalam melihat peluang ekonomi. Menurut Heri, sudah saatnya pemerintah daerah berpikir seperti korporasi—tapi tetap dalam koridor pelayanan publik.
“Kalau perlu kita rekrut profesional dari luar untuk mengelola aset atau BUMD. Jangan semua diisi ASN kalau memang tidak punya kapasitas,” tegasnya.
Jajang merasa optimis, bahwa Jawa Barat bisa meningkatkan PAD secara signifikan dalam lima tahun ke depan. Dengan catatan, semua pihak punya komitmen, mau berbenah, dan tidak takut keluar dari zona nyaman.
“PAD bukan sekadar angka di APBD. Itu cerminan kemandirian dan harga diri sebuah daerah. Kalau kita ingin Jawa Barat maju, kita harus mulai dari memperkuat sumber daya kita sendiri,” pungkasnya. **
