ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, — Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Jajang Rohana mengusulkan agar Gubernur Jawa Barat mengevaluasi kinerja BUMD. Karena, dari puluhan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tersebut belum memberikan deviden yang memuaskan.
Dari puluhan BUMD tersebut, Jajang mengungkapkan, baru dua saja yang dikatakan optimal yaitu Migas Hulu Jabar yang kini bernama Migas Utama Jabar (MUJ) dan Bank Jabar Banten (BJB).
“Baru yang memberikan dividen ini hanya dua dari MUJ dan BJB. Itu pun juga menurun. Dan yang lainnya belum optimal. Artinya bahwa BUMD di Jawa Barat ini belum optimal. Kerja belum optimal,” ujar legislator dari Partai Keadilan Sejahtera.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jajang Rohana, menjelaskan situasi tersebut mendorong pemerintah provinsi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Jawa Barat.
Langkah tersebut bertujuan agar BUMD menjadi lebih sehat dan mampu berperan signifikan dalam menopang pembangunan daerah. Dan hal ini pun telah mendapat dukungan penuh PJ Gubernur Jawa Barat.
“Evaluasi secara menyeluruh kepada BUMD ini di Jawa Barat juga sudah disampaikan di Paripurna ini sangat menyetujui itu,” katanya.
Terkait faktor-faktor yang menyebabkan kinerja BUMD belum optimal, Jajang menuturkan bahwa pihaknya masih harus menganalisa bal tersebut. Pasalnya, Jawa Barat memiliki BUMD yang beragam.
“Inilah yang akan kita evaluasi, mungkin dari manajemen bisa jadi. Tapi ini masih panjang evaluasinya. Harus diurai satu per satu dan dilihat dari masa lalu, sehingga ada juga BUMD yang mendapatkan warisan masalah dari sebelumnya. Sehingga belum sehat,” ucapnya.**
