SUMEDANG,– Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila bersama Sekretaris Daerah Tuti Ruswati dan Kepala Dinas PUTR Andri Indra Widianto melakukan konsultasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Rombongan Pemda Sumedang diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robben Rico beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal teknis terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas dari Presiden RI.
Kabupaten Sumedang telah menyiapkan dua alternatif lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni seluas 6,38 hektar dan 7,62 hektar. Luasan ini disesuaikan dengan standar prototipe yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Alhamdulillah insyaallah program ini akan segera berjalan di Sumedang. Saat ini tinggal menyelesaikan proses administrasi, terutama terkait alas hak tanah di wilayah Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede,” kata Wabup Fajar saat di wawancara.
Ia optimistis bahwa seluruh proses administrasi dapat diselesaikan pada akhir Juni 2025. Dengan begitu, pada bulan Juli 2025 pembangunan struktur fisik sudah bisa dimulai, dan pada Agustus 2025 ditargetkan sudah memasuki tahap operasional atau perencanaan lanjutan.
“Ini adalah arahan langsung dari Bapak Bupati agar bagaimana pun caranya kita bisa menghadirkan pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu. Sekolah Rakyat ini menjadi harapan baru bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain dari sisi kesiapan lahan, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyatakan kesiapannya dari sisi perizinan, komitmen anggaran hingga pendampingan sosial ke depannya.
“Kami berterima kasih kepada Menteri Sosial dan Sekjen Kemensos atas arahan dan dukungannya. Pemerintah Kabupaten Sumedang siap mensukseskan berdirinya Sekolah Rakyat demi masa depan pendidikan yang lebih adil dan merata,” pungkasnya.
Dengan terealisasi program tersebut, Sumedang diharapkan menjadi salah satu daerah percontohan dalam Sekolah Rakyat. (hms/bon)
