BANDUNG,-Pansus 10 DPRD Kota Bandung sedang membahas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025–2029.
Anggota Pansus RPJMD Susanto Triyogo A, S.ST., MT mengatakan RPJMD Kota Bandung yang dibahas diantaranya Misi 1 meningkatkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul.
Menurut Susanto, pembahasan pada Misi 1 saat ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan yang nyata di tengah masyarakat.
“Kualitas hidup warga tak cukup hanya didekati melalui indikator makro, melainkan harus diturunkan secara tajam ke isu-isu fundamental,” ujar Susanto, Kamis (17/7/2025).
Contohnya masalah stunting yang masih tinggi, yang seharusnya menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan manusia sejak usia dini.
“Keterbatasan akses dan layanan kesehatan, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan pinggiran kota masih kekurangan tenaga kesehatan di beberapa Puskesmas yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar,” ujarnya.
Sedangkan bidang pendidikan menurut Susanto, belum merata, ditandai dengan, masih adanya sekolah blank spot di wilayah tertentu dan kesenjangan partisipasi pendidikan dari SD ke SMP.
“Tingginya angka anak putus sekolah yang mencapai lebih dari 19.000 anak, sebuah angka darurat yang membutuhkan intervensi kebijakan khusus” ujar Susanto.
Sementara Misi 2 yaitu mewujudkan Kota Bandung yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan.
Menurut Susanto pembahasan Misi 2 belum menunjukkan arah strategi yang konkret untuk menyelesaikan tantangan-tantangan struktural yang sudah lama terjadi.
Tantangan struktural seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, di mana wilayah pinggiran dan selatan Bandung masih jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pelayanan publik.
“Infrastruktur kota yang belum optimal dan tidak merata, mulai dari jalan lingkungan, sanitasi, transportasi umum, hingga ruang terbuka hijau yang banyak terpusat di kawasan tengah kota,” ujarnya. .
Ketergantungan ekonomi warga pada sektor informal dan konsumtif, yang menjadikan ekonomi kota rentan dan kurang produktif.
“Kurangnya kolaborasi antarsektor – pemerintah, swasta, masyarakat sipil – yang mengakibatkan inisiatif pembangunan berjalan sendiri-sendiri tanpa daya ungkit yang kuat,” ujar Susanto.
Susanto mengatakan, dari pembahasan RPJMD 2 misi belum menjadikan RPJMD sebagai master plan, road map dan dokumen bersama atas menyelesaikan masalah Kota Bandung.
Menurut Susanto, pembahasan RPJMD sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dan amanah dari masyarakat.
RPJMD ini sebagai respons harapan masyarakat dari proses pemilihan kepala daerah. Di mana RPJMD harus menjadi instrumen untuk mewujudkan janji politik kepala daerah terpilih yang disampaikan saat masa kampanye. **
