SUMEDANG,– Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebutkan alokasi APBD Perubahan 2025 diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Prioritas APBD Perubahan 2025 diarahkan untuk pemenuhan jaminan kesehatan, penguatan infrastruktur pendidikan, jalan dan irigasi, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat dan pengelolaan sampah,” kata Bupati Dony saat Rapat Paripurna DPRD penetapan Perda APBD Perubahan 2025, Kamis (11/9/2025).
Di bidang kesehatan dialokasikan anggaran untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat, dukungan bagi rumah sakit dan Puskesmas.
Prioritas di bidang pendidikan untuk 117 lokasi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, 39 pembangunan infrastruktur pendidikan, dan pendanaan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Ujungjaya.
Untuk peningkatan infrastruktur jalan, pemerintah telah merencanakan pembangunan di 62 ruas jalan kabupaten serta dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan seperti ETLE dan PJU. Bidang infrastruktur irigasi dan pertanian, terdapat 10 Infrastruktur irigasi dan pertanian sebagai dukungan nyata bagi para petani.
Bidang lingkungan dan persampahan juga mendapatkan perhatian dengan alokasi anggaran Rp2,5 miliar guna memperbaiki sistem pengolahan sampah. Sektor ekonomi kerakyatan diperkuat melalui pemberian subsidi Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) senilai Rp335 Juta sebagai wujud dukungan terhadap UMKM.
Anggaran Rp4,8 miliar dialokasikan untuk pembebasan lahan strategis yang meliputi pembangunan Sekolah Rakyat, pematangan Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPSA) Cijeruk, serta pembebasan lahan di Desa Mekarrahayu.
Bupati Dony menjelaskan, APBD Perubahan bukan sekadar angka, melainkan cerminan arah kebijakan dan harapan masyarakat Sumedang.
“Harapan masyarakat Sumedang yang ingin jalannya, sekolahnya, pelayanan kesehatannya bagus. Para petani yang ingin mendapatkan fasilitas pertanian. Inilah harapan masyarakat Sumedang yang telah ditetapkan DPRD bersama Pemda Sumedang,” katanya.
Bupati Dony menegaskan setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus bermakna, bermanfaat, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menyampaikan pentingnya menyampaikan hasil penggunaan APBD secara transparan salah satunya melalui layanan digital WA KEPO dan Command Center Kabupaten Sumedang.
“Tahun ini berapa panjang jalan dan irigasi yang dibangun, berapa sekolah yang dibangun, ini harus di sampaikan kepada masyarakat. APBD ini adalah hasil kerja Pemerintah Daerah bersama DPRD karena itu mari publikasikan dan sosialisasikan kepada masyarakat agar benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Bupati mengajak kepada seluruh pihak untuk terbuka menerima masukan masyarakat. Baik berupa aspirasi maupun kritikan.
“Mari bersama sama untuk menerima aspirasi, kritikan masyarakat setidaknya sudah ada saluran yang disampaikan termasuk mengawal program-program pemerintah,” katanya. (hms/bon)
