ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, – Pengelolaan fiskal dan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat tahun-tahun terakhir menunjukkan capaian yang relatif kuat, namun tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang memerlukan atensi legislatif dan eksekutif.
Ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat, H Jajang Rohana menuturkan, pengawasan parlemen harus semakin tajam agar anggaran yang besar dapat mendukung program prioritas tanpa mengabaikan akuntabilitas dan kesinambungan fiskal.
Anggota fraksi PKS Jabar, Jajang Rohana menegaskan bahwa peran DPRD tidak hanya sebatas mengesahkan APBD, tetapi juga memastikan kebijakan fiskal pro-pertumbuhan sekaligus pro-keadilan sosial.
“Kami di Komisi 3 berfokus pada penguatan pendapatan asli daerah (PAD), pengendalian belanja yang tidak produktif, dan memastikan penerapan prinsip transparansi serta value for money pada setiap program,” ujar ustads Jajang panggilan akrabnya.
Sumber pendapatan daerah Jawa Barat bersifat campuran: kombinasi PAD, transfer dari pusat, dan pendapatan sah lainnya. Tren terakhir menunjukkan PAD mampu memberi kontribusi besar—meski tingkat ketergantungan pada transfer pusat tetap signifikan bagi beberapa program strategis—sehingga penguatan basis PAD menjadi prioritas lewat reformasi administrasi perpajakan daerah, digitalisasi layanan, serta fasilitasi iklim investasi.
Walau capaian makro terlihat solid, sejumlah catatan kritis muncul dari sisi realisasi dan pengendalian. Laporan pemeriksaan dan kajian fiskal memperingatkan perlunya monitoring yang lebih ketat terhadap realisasi belanja dan efektivitas program—termasuk risiko overruns pada belanja wajib, proyek infrastruktur yang molor, dan alokasi subsidi/subvension yang kurang tepat sasaran.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat dan kajian internal regional juga mempublikasikan temuan-temuan yang menuntut perbaikan tata kelola keuangan. Lanjutnya, bahwa DPRD akan menindaklanjuti rekomendasi audit untuk memperkecil celah kebocoran dan meningkatkan efisiensi.
“Salah satu tantangan struktural adalah menyusun APBD yang responsif terhadap kebutuhan jangka pendek (penyediaan layanan dasar, tanggap bencana, pandemi/krisis ekonomi) sekaligus menjaga kemampuan fiskal jangka panjang,” paparnya.
Pemerintah provinsi telah menerbitkan kebijakan umum dan arah penyusunan APBD 2025 yang menegaskan prioritas-prioritas pembangunan; di sisi legislatif, DPRD merekomendasikan penguatan kajian dampak fiskal untuk menghindari tekanan pembiayaan yang tidak terduga. Peraturan daerah tentang APBD juga menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi alokasi anggaran.
Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, beberapa langkah taktis tengah dijalankan: modernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIKD), peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, serta penerapan mekanisme evaluasi berbasis kinerja.
Ditambahkanya, digitalisasi dan integrasi data antara unit-unit pengelola keuangan akan mempercepat proses pelaporan dan mengurangi peluang penyimpangan.
“Kami mendorong percepatan implementasi SIKD dan penguatan audit internal agar setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” pungkasnya. **
