SUMEDANG,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang terus mengakselerasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan pasokan pangan yang digunakan berasal dari pemasok dan petani lokal di Kabupaten Sumedang.
Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.
Hal tersebut dibahas saat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menerima Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) untuk Wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, Karawang, Sumedang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Bekasi, di Ruang Rapat Sekda, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (3/2/2026).
Sekda Tuti mengatakan, pertemuan tersebut untuk menjembatani komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya terkait skema rantai pasokan bahan baku MBG agar benar-benar bersumber dari petani lokal.
“Kabupaten Sumedang sudah memiliki sistem pemantauan dan pelaksanaan program MBG. Dari sistem tersebut, kami memiliki data ketersediaan bahan baku pangan, sehingga menu MBG di Sumedang bisa disesuaikan dengan pasokan lokal yang tersedia, tentunya dengan tetap memenuhi standar gizi,” katanya.
Ia menegaskan, Kabupaten Sumedang pada prinsipnya siap menjadi daerah percontohan (piloting) dalam skema rantai pasokan lokal untuk program MBG.
“Sistemnya sudah kami miliki, tinggal menunggu regulasi dari BGN seperti apa,” katanya.
Lebih lanjut, Tuti menekankan bahwa akselerasi program MBG ini bertujuan untuk memastikan bahan baku berasal dari petani lokal agar perputaran uang tetap berada di Kabupaten Sumedang dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Kepala KPPG, Yulian, menyampaikan bahwa kunjungan pihaknya ke Kabupaten Sumedang difokuskan pada percepatan program MBG, terutama terkait penguatan rantai pasokan pangan.
“Kami ingin memastikan rantai pasokan MBG benar-benar mengambil dari lokal. Jangan sampai komoditas pasokan dimonopoli karena itu tidak sesuai dengan instruksi Presiden,” katanya.
Menurut Yulian, Presiden menekankan agar program MBG memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Program ini harus dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, jangan sampai perputaran uang hanya pada kelompok tertentu saja,” ujarnya.
Ke depan, KPPG akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sumedang, seperti Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, untuk memastikan ketersediaan data pasokan pangan daerah sebagai dasar pemenuhan rantai pasokan lokal MBG.
Selain itu, KPPG juga menaruh perhatian pada pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar keamanan dan kesehatan pangan. (hms/bon)
