BANYUASIN, — PT Pos Indonesia (Persero) berkomitmen berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Hal ini disampaikan EVP Enterprise Business Pos Indonesia, Dino Aryadi, dalam rangkaian kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang digelar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Dino menyebutkan Pos Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi pangan dan memperkuat konektivitas antarwilayah melalui jaringan logistik yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Dengan kekuatan jaringan, SDM, serta infrastruktur logistik yang menjangkau hingga pelosok Tanah Air, Pos Indonesia siap menjadi bagian penting dalam memperlancar arus komoditas pangan dan mendukung stabilitas harga,” ujarnya.
Menurut Dino, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pengendalian inflasi pangan semakin kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakteristik pasokan pangan yang musiman. Karena itu, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, BUMN logistik, dan pelaku usaha untuk memastikan harga pangan terkendali secara berkelanjutan.
Keterlibatan Pos Indonesia dalam GPIPS, lanjut Dino, merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan sebagai BUMN logistik nasional dalam mendukung agenda strategis pemerintah.
“Kami berkomitmen memastikan distribusi komoditas pangan berjalan efisien, cepat, dan tepat sasaran. Optimalisasi layanan, dukungan armada, hingga digitalisasi logistik menjadi fokus kami untuk membantu menjaga rantai pasok tetap kuat,” tambahnya.
GPIPS sendiri menjadi strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa GPIPS dirancang sebagai pendekatan menyeluruh untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui tiga strategi utama: peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan penguatan sinergi pusat–daerah.
Ricky mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada tahun 2025 tercatat 2,92% (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%. Namun pada Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55% yoy, terutama dipengaruhi kelompok pangan bergejolak.
“Upaya pengendalian inflasi pangan harus terus diperkuat agar tetap berada pada kisaran 3–5%,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyoroti pentingnya inovasi digital dalam memperkuat ekosistem pangan. Ia mencontohkan penggunaan platform SiBenih dan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang berhasil mengoptimalkan produksi dan distribusi pangan daerah.
Kegiatan GPIPS juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis, antara lain stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi cuaca ekstrem, dan percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut berbagai kementerian, pemerintah daerah, Bulog, Pos Indonesia, serta perbankan.
Sebagai bagian dari rangkaian GPIPS, diselenggarakan pula temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarpras pertanian, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD.**
