SUMEDANG,– Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan progres satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sebagai momentum evaluasi pembangunan sekaligus penguatan arah kebijakan daerah.
Rakor yang digelar di Ruang Rapat Bupati Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Rabu (18/2/2026) tersebut dipimpin langsung Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, Wakil Bupati Fajar Aldila, Sekda Tuti Ruswati dan beberapa kepala SKPD.
Rakor tersebut menjadi forum strategis dalam menegaskan capaian visi Sumedang Simpati sebagai fondasi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Bupati Dony menegaskan bahwa visi Sumedang Simpati bukan sekadar slogan, melainkan arah pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia mengatakan, evaluasi satu tahun kepemimpinan difokuskan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah terealisasi serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana visi Sumedang Simpati telah kita wujudkan. Pembangunan tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Bupati mengatakan, selama satu tahun terakhir, berbagai program strategis berhasil menunjukkan progres positif.
Pada sektor pelayanan publik, pemerintah daerah terus memperkuat transformasi layanan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan.
Di bidang pembangunan sumber daya manusia, pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui berbagai program prioritas.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya dalam mendukung dan menyukseskan program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
Dukungan ini menunjukkan kesiapan Pemda dalam mendukung sepenuhnya program nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Melalui program MBG, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan pelajar sekaligus menekan angka stunting. Pelaksanaan program tersebut turut melibatkan pelaku UMKM, petani, peternak, serta penyedia bahan pangan lokal sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Pada sektor perekonomian, pemerintah daerah terus mendorong pertumbuhan UMKM, penguatan sektor pertanian, serta perluasan peluang investasi dengan berbagai kegiatan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Selain fokus pada pembangunan internal daerah, pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi regional sebagai motor pertumbuhan baru.
Peningkatan kesiapan infrastruktur, penguatan kualitas tenaga kerja, serta pembangunan sektor industri menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing daerah.
“Pengembangan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan investasi dan kesiapan sumber daya manusia. Dengan kolaborasi yang kuat, Sumedang optimistis dapat menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” tegasnya.
Berbagai capaian pembangunan tersebut turut diikuti dengan sejumlah prestasi dan penghargaan yang diraih pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan terhadap inovasi dan kinerja pembangunan.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa arah pembangunan daerah berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
Bupati menambahkan, pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui prinsip pembangunan yang Kadeuleu (terlihat), Karampa (teraba), dan Karasa (terasa).
“Setiap program pembangunan harus Kadeuleu, Karampa, dan Karasa. Artinya hasil pembangunan harus terlihat nyata, dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Melalui rakor tersebut, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat. (hms/bon)
