TANAH BUMBU, – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (26/05/2026).
Capaian ini menjadi istimewa karena Kabupaten Tanah Bumbu berhasil mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Prestasi tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029, khususnya pada misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, A.Md.T., S.H., M.M., menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas pendampingan dan pengawasan yang terus dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara konsisten.
“Opini WTP ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan terpercaya,” ujar Bupati.
Menurutnya, raihan opini WTP ke-13 tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Kami akan terus menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem pengawasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran daerah.
Selain membahas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, agenda tersebut juga menyoroti perkembangan ekonomi daerah dan indikator kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat sinergi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, raihan opini WTP ke-13 berturut-turut ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depannya. (Ag)
