SUMEDANG,– Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir bersama Sekretaris Daerah Tuti Ruswati dan Kadis Perhubungan Herman melakukan audiensi dengan Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Rudi Irawan, di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan lalu lintas di kawasan pendidikan Jatinangor yang selama ini menghadapi tantangan berupa tingginya mobilitas kendaraan, kemacetan, hingga kecelakaan lalu lintas.
Bupati Dony menyampaikan bahwa Jatinangor sebagai kawasan pendidikan strategis dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi besar seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Jatinangor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Ikopin University dihuni lebih dari ribuan mahasiswa yang setiap hari beraktivitas di sepanjang jalur jalan nasional.
“Kondisi ini membutuhkan perhatian serius. Keselamatan masyarakat, khususnya para mahasiswa, harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin ada lagi korban kecelakaan akibat kurang optimalnya fasilitas keselamatan di kawasan pendidikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dony mengajukan sejumlah kebutuhan infrastruktur kepada Kementerian Perhubungan, di antaranya pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan kampus, pembangunan penambahan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rekayasa lalu lintas jalan di titik-titik rawan kecelakaan.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Sumedang juga mendorong pemanfaatan teknologi transportasi cerdas melalui integrasi Area Traffic Control System (ATCS) milik pemerintah daerah dengan sistem pemantauan lalu lintas Kementerian Perhubungan.
Pengembangan fasilitas Smart Pole yang dilengkapi CCTV, sistem informasi publik, pemantauan kualitas udara, hingga fasilitas pendukung lainnya juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kawasan pendidikan yang lebih aman dan modern.
Tidak hanya itu, Bupati juga meminta arahan Kementerian Perhubungan terkait pembatasan kendaraan besar atau truk sumbu tiga yang masih melintasi kawasan pendidikan Jatinangor meskipun telah tersedia akses Jalan Tol Cisumdawu.
Menurutnya, keberadaan kendaraan berat di tengah kawasan pendidikan kerap menjadi keluhan mahasiswa, dosen, dan masyarakat karena dinilai meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.
“Kita harus mencari solusi terbaik agar keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Jangan sampai kita menunggu adanya korban berikutnya baru mengambil tindakan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Rudi Irawan menyambut baik berbagai usulan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Ia menyatakan Kementerian Perhubungan mendukung upaya peningkatan keselamatan di Jatinangor melalui skema dan mekanisme yang memungkinkan, termasuk kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.
“Pembatasan kendaraan sumbu tiga dapat diusulkan melalui kajian teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang nantinya akan dibahas bersama instansi terkait, termasuk kepolisian dan penyelenggara jalan,” pungkasnya. (hms/bon)
