• Pedoman Media Siber
  • Redaksi
Jumat, November 20, 2026
Patroli Cyber
Advertisement
  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik
No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik
No Result
View All Result
Patroli Cyber
No Result
View All Result
  • Regional
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Kronik

Beranda » DPRD Kota Bandung Usulkan Raperda Administrasi Kependudukan yang Adaptif terhadap Transformasi Digital

DPRD Kota Bandung Usulkan Raperda Administrasi Kependudukan yang Adaptif terhadap Transformasi Digital

red cyber by red cyber
Juni 30, 2026
in Featured, PARLEMEN
0
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati

Share on FacebookShare on Twitter

BANDUNG,– DPRD Kota Bandung mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015.

Penyusunan regulasi baru ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan hukum nasional, transformasi digital pelayanan publik, serta dinamika kependudukan yang semakin kompleks.

Sebagai kota metropolitan, pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa, Kota Bandung memiliki mobilitas penduduk yang tinggi, termasuk keberadaan penduduk nonpermanen yang terus meningkat.

Kondisi tersebut menuntut sistem administrasi kependudukan yang lebih adaptif, akurat, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menunjukkan jumlah penduduk Kota Bandung telah mencapai 2.605.916 jiwa.

Meski cakupan pelayanan administrasi kependudukan terus meningkat, masih terdapat 12.988 penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP elektronik, 15.637 anak yang belum memiliki akta kelahiran, sementara aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai 19,35 persen atau masih berada di bawah target nasional sebesar 30 persen.

Kota Bandung Mencatat Sedikitnya 2.372 Penduduk Nonpermanen yang Telah Terdata.

Urgensi pembentukan Raperda ini juga semakin relevan dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat, salah satunya kasus penyekapan di sebuah rumah kos di Kabupaten Bandung yang mengemuka ke ruang publik.

Terlepas dari proses pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya tertib administrasi kependudukan, khususnya terhadap penduduk nonpermanen yang menempati rumah kos, kontrakan, apartemen, maupun hunian sementara lainnya.

Baca juga :  Dit Samapta Polda Jabar Tak Kenal Lelah Laksanakan Patroli Rutin

Peraturan daerah administrasi kependudukan yang tertib menjadi bagian dari sistem deteksi dini, pemetaan kependudukan, dan penguatan tata kelola wilayah sehingga keberadaan setiap penduduk dapat terdata secara akurat.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati bahwa kasus di atas menjadi bukti penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh pemerintah tidak maksimal.

Melalui Raperda ini, Radea Respati mendorong penguatan implementasi kewajiban pelaporan penduduk nonpermanen melalui Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagaimana diatur dalam ketentuan administrasi kependudukan bukan dengan membuat sayembara penangkapan tersangka dan mencari empati dari masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan masalah.

Penegakan ketentuan tersebut bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen untuk meningkatkan validitas data kependudukan, memperkuat koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, aparat kewilayahan, pengelola rumah kos, RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan dalam melakukan pendataan terhadap warga yang datang dan menetap sementara di Kota Bandung.

Radea Respati, berpandangan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan melalui SKTS perlu diiringi dengan peningkatan pengawasan dan sosialisasi kepada pemilik maupun pengelola rumah kos, kontrakan, dan bentuk hunian sementara lainnya.

Dengan demikian, setiap penduduk nonpermanen yang tinggal dalam jangka waktu tertentu dapat tercatat dalam sistem administrasi kependudukan tanpa mengurangi hak konstitusional maupun perlindungan data pribadinya.

Penguatan penegakan Perda Administrasi Kependudukan diharapkan mampu membangun budaya tertib administrasi sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman, tertib, dan responsif terhadap berbagai potensi persoalan sosial.

Baca juga :  Seorang Anak Tenggelam, Tim SAR Bandung Kerahkan Tim

Selain itu, Raperda juga mengakomodasi berbagai perkembangan kebijakan nasional, termasuk implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, Identitas Kependudukan Digital (IKD), tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta penguatan pelindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini telah dijalankan Pemerintah Kota Bandung, seperti pelayanan daring (e-spasi), KIA, Akta Braile, Mepeling, Delivery Service Akta Kelahiran, Elektronik Pendaftaran Penduduk Non Permanen (e-PunTEN), pelayanan jemput bola, pelayanan afirmatif bagi kelompok rentan, serta kolaborasi lintas perangkat daerah dan instansi, juga akan memperoleh landasan hukum yang lebih kuat melalui Peraturan Daerah ini sehingga keberlanjutannya dapat lebih terjamin.

Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, inklusif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

Regulasi ini juga menegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, sekaligus memperkuat pelayanan kepada kelompok rentan, penduduk nonpermanen, serta masyarakat yang masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan digital.

Radea Respati, menilai bahwa penegakan Perda Administrasi Kependudukan harus menjadi bagian dari upaya membangun keamanan sosial berbasis data kependudukan yang valid, sehingga setiap perpindahan dan keberadaan penduduk dapat tercatat dengan baik, mendukung efektivitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat fungsi pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat.**

 

Tags: KependudukanKomisi I DPRD Kota BandungRadea Respati
Previous Post

Wabup Fajar: Sumedang Menuju Zero Waste Dimulai dari SKPD

Next Post

Kepala Staf Presiden Apresiasi Transformasi Sumedang oleh Bupati Dony

BeritaTerkait

Featured

BAZNAS Jabar Gelar Rakorda, Ini Pesan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

November 20, 2026
Featured

Sasirangan Motif Mappanre Ri Tasie Pagatan Antar Dekranasda Tanah Bumbu Raih Juara 3 se-Kalsel 2026

November 20, 2026
Featured

Tanah Bumbu Jadi Tuan Rumah MKKS SMP Kalsel ke-11, Bupati Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan

November 20, 2026
Featured

HUT ke-64 BKOW Jawa Barat Hadirkan Cek Kesehatan Gratis untuk 500 Orang dan 700 Kacamata Baca

November 20, 2026
Featured

Sumedang Sukses Jadi Tuan Rumah, Wabup Fajar Tutup Rugby Porprov Jabar 2026

November 19, 2026
Featured

Sumedang Terima Penghargaan Pemerintah Daerah Mitra Klinik Pemerintah Digital Terinspiratif 2026

November 19, 2026
Next Post

Kepala Staf Presiden Apresiasi Transformasi Sumedang oleh Bupati Dony

No Result
View All Result

Berita Terkini

BAZNAS Jabar Gelar Rakorda, Ini Pesan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

November 20, 2026

Sasirangan Motif Mappanre Ri Tasie Pagatan Antar Dekranasda Tanah Bumbu Raih Juara 3 se-Kalsel 2026

November 20, 2026

Tanah Bumbu Jadi Tuan Rumah MKKS SMP Kalsel ke-11, Bupati Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan

November 20, 2026

HUT ke-64 BKOW Jawa Barat Hadirkan Cek Kesehatan Gratis untuk 500 Orang dan 700 Kacamata Baca

November 20, 2026

H. Wahyu Mulai Panaskan Peta Politik Ciamis 2029

November 20, 2026
Patroli Cyber

Patrolicyber.com - Membangun Bangsa Indonesia

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Lt.2 Komp. Stadion Sidolig) Kota Bandung
Email: redaksipatrolicyber@gmail.com

  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik

Patrolicyber.com © 2020 MFC

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi
  • Entertainment
  • TNI-Polri
  • Hukum
    • Kronik
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
    • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Patrolicyber.com © 2020 MFC