BANDUNG,- Wakil Ketua Komisi III DPRD Agus Andi Setyawan mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat penanganan banjir secara menyeluruh dan tidak lagi bersifat reaktif setiap kali musim hujan tiba.
Hal tersebut ia sampaikan dalam talk show OPSI bertema “Baliho Tumbang hingga Banjir Mengintai, Seberapa Siap Bandung Hadapi Musim Hujan?”, di Studio PRFM Bandung, belum lama ini.
Menurut Agus, persoalan banjir di Kota Bandung tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbaiki drainase atau melakukan pengerukan sedimentasi. Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan tata ruang dan kondisi kawasan Bandung Utara yang menjadi salah satu wilayah resapan air.
“Pembangunan ini banyak yang alih fungsi lahan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tata ruang RTRW kita. Contohnya resapan, sumber utama itu di Bandung Utara,” katanya.
Agus menilai persoalan di Bandung Utara tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung. Kawasan tersebut juga berkaitan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, hingga Kabupaten Sumedang.
Menurut Agus, pembangunan dan perubahan fungsi lahan di kawasan utara berpotensi meningkatkan limpasan air menuju Kota Bandung ketika hujan deras terjadi. Kondisi tersebut dapat semakin memperbesar tekanan terhadap sungai, tanggul, dan sistem drainase di wilayah perkotaan.
Agus juga mengungkapkan bahwa Kota Bandung hingga saat ini belum memiliki rencana induk drainase yang menjadi acuan komprehensif dalam menangani persoalan banjir.
“Intinya Kota Bandung belum punya rencana induk drainase. Dari alokasi air dari utara ke selatan hingga ke kabupaten, batas tol, itu harus dioperasikan seperti apa, kemudian kolaborasi dengan Kabupaten Bandung,” katanya.
Ia menilai rencana induk tersebut harus disusun dengan pendekatan lintas wilayah. Sebab, pembenahan drainase di Kota Bandung tidak akan optimal apabila tidak dibarengi dengan penanganan aliran air di wilayah hulu maupun daerah sekitar.
Agus mencontohkan persoalan banjir di sejumlah kawasan Kota Bandung yang dipengaruhi kondisi infrastruktur di wilayah sekitarnya. Menurut dia, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah saja.
“Tidak bisa diselesaikan satu daerah semua,” ujarnya.
Oleh karena itu, Agus mendorong adanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta daerah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan sistem aliran air.
Selain persoalan tata ruang, ia mengakui bahwa infrastruktur pengendali banjir di Kota Bandung masih perlu terus dibenahi. Sejumlah sungai, drainase, hingga sodetan membutuhkan penanganan dan perencanaan yang berkelanjutan.
Ia juga menyinggung gagasan pembangunan kanal selatan yang pernah direncanakan sekitar 2013. Menurut Agus, jalur kanal tersebut berpotensi menjadi salah satu alternatif dalam mengendalikan aliran air sekaligus dapat dikembangkan sebagai ruang publik atau objek wisata.
Selain itu, Agus juga mengkritik pola penanganan banjir yang cenderung meningkat ketika musim hujan datang. Sementara saat musim kemarau, perhatian terhadap persoalan banjir cenderung menurun.
Pengerukan sedimentasi, pembersihan drainase, dan perbaikan saluran memang penting dilakukan. Namun, langkah tersebut hanya akan menjadi solusi sementara apabila akar persoalan tidak ditangani.
“Tidak menyelesaikan secara insidental, tapi betul-betul komprehensif,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Pemerintah dan masyarakat harus membangun kolaborasi untuk mengantisipasi potensi banjir dan berbagai dampak musim hujan lainnya.**
