SUMEDANG,– Pemerintah Kabupaten Sumedang terus berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, saat menyampaikan Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di hadapan Komisi Informasi (KI) Jawa Barat, bertempat di Mini Teater PLDDIG Jabar Command Center, Gedung Sate, Bandung, Selasa (3/11/2026).
Dalam pemaparannya yang diterima langsung oleh Wakil Ketua KI Jawa Barat Dadan Saputra beserta Komisioner KI Yadi, Wabup Fajar membeberkan berbagai capaian strategis Kabupaten Sumedang, utamanya di bidang digitalisasi keterbukaan informasi.
“Alhamdulillah tahun kemarin kita juara satu. Mudah-mudahan sekarang hasil yang positif juga di tahun ini,” kata Fajar, optimistis usai pelaksanaan evaluasi.
Wabup Fajar menjelaskan, aspek transparansi di Kabupaten Sumedang kini terintegrasi secara digital dan dapat diakses dengan mudah oleh publik, termasuk keterbukaan informasi mengenai perbaikan infrastruktur hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh layanan dan informasi tersebut terpusat pada portal resmi sumedangkab.go.id.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perluasan jangkauan digitalisasi agar tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, melainkan menjangkau tingkat desa.
“Kita di desa pun sudah memakai e-office desa. Tinggal kita formulasikan agar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dapat terlaksana penuh di desa-desa. Kami berharap anak-anak mudanya terus meningkatkan literasi dan edukasi bagaimana transparansi publik itu sangat dibutuhkan di Sumedang,” tegasnya.
Menurut Fajar, transparansi merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Penyelenggaraan pemerintah yang terbuka akan memastikan pengelolaan anggaran daerah tepat sasaran.
“Paling penting adalah bagaimana kita dapat mengelola pajak secara baik dan benar. Tidak ada lagi anggaran yang terbuang sia-sia atau anggaran yang tidak terealisasi dengan baik,” pungkasnya. (hms/bon)
