PANGANDARAN – Kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI menjadi perhatian dalam penanganan dugaan penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Menyikapi kasus tersebut, Komandan Brigif 50/Kandang Wesi, Letkol Inf. Naryanto, memastikan oknum prajurit yang diduga terlibat telah ditahan dan diserahkan kepada aparat Polisi Militer untuk menjalani proses hukum.
Sikap tegas tersebut disampaikan Naryanto dalam konferensi pers di Sagati, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jumat (13/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada pihak pesantren dan masyarakat atas dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan anggota Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 336/Merak Sakti.
Naryanto menegaskan, tindakan kekerasan yang dilakukan prajurit tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh mencederai hubungan baik antara TNI dengan masyarakat.
“Yang pertama, permohonan maaf kami atas adanya kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Yonif 336 terhadap santri Nurul Bayan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan awal, dugaan tindakan tersebut dipicu perilaku oknum prajurit yang mengonsumsi minuman keras sebelum kejadian.
Begitu menerima laporan dari pengasuh pondok pesantren, pihaknya langsung mengambil langkah dengan memeriksa anggota yang bersangkutan. Setelah memperoleh pengakuan, oknum berinisial HC itu kemudian dilimpahkan kepada Polisi Militer.
Saat ini, HC telah ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
“Kami tidak ragu-ragu dalam penegakan hukum bagi oknum prajurit yang melaksanakan pelanggaran,” tegas Naryanto.
Ia memastikan, proses penanganan perkara tidak akan mendapat intervensi dari institusi. Kewenangan penyidikan hingga persidangan sepenuhnya berada pada aparat penegak hukum militer sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, jajaran Brigif 50/Kandang Wesi akan terus berkoordinasi dengan Polisi Militer untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara tersebut.
Tidak hanya itu, Naryanto juga menyatakan komitmennya menjaga komunikasi dengan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayan. Perkembangan proses hukum akan disampaikan sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab institusi kepada pihak yang terdampak.
“Kami akan terus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengasuh pesantren untuk melaporkan perkembangan situasi. Jadi, masyarakat dan pihak pesantren tidak perlu ragu dengan komitmen kami dalam menindak prajurit yang melanggar,” katanya.
Mengenai kondisi para santri yang menjadi korban, Naryanto menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pengasuh pesantren untuk memastikan mereka memperoleh penanganan yang diperlukan.
Apabila terdapat korban yang mengalami luka dan membutuhkan pertolongan medis, pihaknya menyatakan siap membantu evakuasi serta memastikan penanganannya berjalan dengan baik.
“Kami memastikan yang bersangkutan mendapatkan pengurusan yang baik. Kalau ada luka, tentu kami langsung melakukan evakuasi sebagaimana mestinya. Kami akan terus berkoordinasi dengan pengasuh pesantren,” ungkapnya.
Naryanto menjelaskan, perkara tersebut akan ditangani melalui mekanisme peradilan militer meskipun korban merupakan warga sipil. Pihaknya menyatakan akan mengikuti perkembangan proses hukum hingga perkara tersebut selesai.
Menurutnya, keberadaan prajurit TNI di tengah masyarakat semestinya menghadirkan perlindungan, rasa aman, dan kepercayaan. Karena itu, setiap tindakan anggota yang bertentangan dengan aturan harus ditangani secara tegas dan bertanggung jawab.
Ia berharap penanganan kasus ini memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh prajurit agar senantiasa menjaga disiplin, profesionalisme, serta kehormatan institusi.
(Agit/Agus Giantoro)
