BANDUNG,– Pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) saat ini masih berada pada tahap pendalaman terkait urgensi Perda tersebut bersama tim penyusun akademik sebelum akhirnya masuk pada pembahasan pasal per pasal.
“Sekarang pembahasan terkait PUG masih pendalaman terkait urgensi Perda ini. Pertama, kalau yang given atau regulasi secara yuridis tidak ada masalah, terkait Inpres, edaran kementerian, prinsipnya kita tidak mempermasalahkan,” ujar Anggota Pansus 19 DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H.
Menurutnya, salah satu hal yang ingin diperdalam Pansus adalah kepentingan jika Perda ini disahkan. Pasalnya, secara substansi, Raperda ini masih banyak berbicara tentang penguatan kelembagaan perangkat daerah di Kota Bandung. Lebih spesifik, Pansus menyoroti program-program PUG yang dititipkan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kepedulian terhadap Pengarusutamaan Gender.
Dikatakannya, catatan utama Pansus adalah memastikan makna atau definisi setiap item tidak bias, terutama terkait kata gender. Menurut Iman, istilah gender di masyarakat dipahami secara berbeda-beda dan sering menimbulkan stigma negatif.
“Catatan kita, memastikan bahwa makna atau definisi setiap item tidak bias terutama kan gender. Istilah gender ini, fenomena di masyarakat beda-beda, padahal kan secara kamus Indonesia lebih kepada bukan terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, karena di dalam bahasa Inggris yang biasa untuk jenis kelamin itu sex, bukan gender,” jelasnya.
Gender, lanjut Iman, merupakan bagian dari upaya, strategi, dan program yang di satu sisi memang berkaitan dengan perilaku sosial budaya. Hal inilah yang membuat stigma terhadap gender menjadi negatif di tengah masyarakat.
“Yang didengar masyarakat negatif ada transgender, ada 7 jenis gender, kan isu gender ini isunya global, bukan lokal di Kota Bandung. Jadi pemahaman secara Indonesia dan internasional, sehingga jangan sampai salah kaprah,” ujarnya.
Ia berharap, setelah pembahasan Pansus ini selesai, Perda yang dihasilkan dapat menguatkan makna gender itu sendiri agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, Perda tersebut diharapkan mampu melahirkan program strategis yang tidak hanya berkutat pada perangkat daerah, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Iman menegaskan bahwa leading sector PUG adalah DP3A, sehingga kebijakan akan lebih diarahkan untuk meningkatkan perhatian kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan.
“Di sini kebijakannya karena leading sectornya DP3A, jadi lebih kepada meningkatkan perhatian untuk perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan,” katanya.
“Walaupun secara umum gender ini tidak bicara laki-laki dan perempuan, artinya kalau kebijakan regulasi timpang laki-laki dirugikan maka sebaliknya maka itu harus ditambah untuk perlindungan laki-laki, tapi karena leading sectornya DP3A lebih spesifik perempuan, anak-anak dan kelompok rentan, maka digesernya ke situ dulu,” imbuhnya. **












