TANAH BUMBU, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat landasan hukum bagi pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah, sekaligus memastikan arah kebijakan pemerintah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Persetujuan tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Bumbu, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, didampingi para Wakil Ketua DPRD. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur pemerintah daerah, para asisten, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, disampaikan bahwa penetapan Propemperda 2027 memiliki arti penting dan strategis bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurutnya, penyusunan program pembentukan peraturan daerah tersebut telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2030.
Keselarasan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yakni “BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”.
Bupati menegaskan, setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda 2027, baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun prakarsa pemerintah daerah, telah diselaraskan dengan tujuh misi prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketujuh misi tersebut mencakup peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta pelatihan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, serta berlandaskan iman dan takwa.
Selanjutnya, peningkatan kualitas sarana dan pelayanan kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.
Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah juga menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperluas lapangan pekerjaan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis industri unggulan daerah.
Misi berikutnya adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata guna mempercepat konektivitas, mobilitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, penataan kawasan perkotaan dan pembangunan desa juga menjadi perhatian melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian tata ruang dan lingkungan hidup.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu turut memberikan perhatian terhadap peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan olahraga, sekaligus menjaga serta melestarikan warisan budaya yang tumbuh dari nilai-nilai kearifan lokal.
Sementara itu, misi ketujuh diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Propemperda Jadi Instrumen Strategis Pembangunan
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa persetujuan Propemperda 2027 bukan sekadar agenda pembentukan regulasi daerah. Lebih dari itu, program tersebut merupakan bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang memiliki kepastian hukum, arah kebijakan yang jelas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, DPRD dan pemerintah daerah telah meletakkan fondasi regulasi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pembangunan.
Cakupannya mulai dari peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga penataan ruang yang berwawasan lingkungan.
Tidak kalah penting, regulasi yang disiapkan juga diharapkan mampu mendukung pelestarian budaya lokal serta mendorong reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Melalui Propemperda 2027, setiap kebijakan pembangunan diharapkan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga implementasinya dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan setiap rancangan peraturan daerah yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan demikian, persetujuan Propemperda 2027 diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan visi BerAKSI menuju Tanah Bumbu yang semakin maju, makmur, dan beradab. (Ag)












