SUMEDANG,- Kasi Trantib Kecamatan Jatinangor Drs. Yuli Handaka bersama Kepala Desa Cikeruh Ii Jai melakukan pengecek terkait perijinan alih pungsi penginapan atau pondokan mahasiswa termasuk indekos yang menjadi hotel di wilayah Cikeruh dan wilayah lainnya di Kecamatan Jatinangor, Kamis (27/2/2020)
Hasil dari pengecekan, Yuli Handaka menyebutkan bahwa indekos tersebut banyak yang tidak mengantongi izin alih pungsi.
“Pengecekan hari ini di empat lokasi. Ternyata banyak yang tidak mengantongi izin, sehingga kami akan segera menyiapkan langkah untuk menindaklanjutinya,” jelas Yuli.
Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di wilayah Kecamatan Jatinangor, setelah sebelumnya melakukan sidak terhadap empat apartemen besar yang beralih fungsi lahan.
DPMPTSP pun menindak sejumlah pondokan mahasiswa lantaran diduga menyewakan kamar layaknya hotel.
Kecurangan pondok tersebut bahkan bisa dilihat di smartphone melalui salah satu aplikasi hotel online. Di aplikasi ini, sejumlah pondokan mahasiswa dan indekos yang awalnya untuk kos biasa disewakan pengelolanya layaknya hotel.
Beberapa pondokan yang ada di aplikasi tersebut seperti Pondok Nabil di Desa Cikeruh, Reddoorz Jatinangor Town Square di Cikeruh, Reddoorz Near IPDN 1 dan 2, dan masih banyak lagi.
Untuk harga, pondokan mahasiswa jadi hotel itu disewakan dengan harga Rp91.000 sampai Rp450.000 per malam. Bahkan ada yang lebih murah lagi sesuai fasilitas kamarnya.
Sekretaris DPMPTS Kabupaten Sumedang, Atang Sutarno mengaku pihaknya belum menelusuri terkait izin alih fungsi dari indekos menjadi hotel. Meski pihaknya tidak menampik jika ada sekitar 80 pondokan atau indekos mahasiswa di Jatinangor yang disulap menjadi hotel.
“Nanti datanya ada di kami, kita cek dulu administrasinya apakah sudah mengantongi izin atau belum,” katanya.
Atang menegaskan, pondok atau apartemen yang beralih fungsi menjadi hotel maka secara aturan harus mengantongi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang tercatat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang.
“Jika tidak mengantongi izin, ya harus ditutup. Tidak boleh beroperasi,” imbuhnya. [Abas]
