SUMEDANG,- Selama dua pekan, jumlah kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Kondisi itu, menyebabkan Kabupaten Sumedang berada dalam zona orange atau zona resiko sedang penyebaran virus Corona.
Menanggapi trend peningkatan kasus penyebaran covid-19 tersebut, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didampingi Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menggelar Rapat Evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang, Senin malam, (7/12/2020).
Rapat ini digelar bersama unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman, Para Kepala SKPD, Para Camat beserta jajaran Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang.
Dalam rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain:
1. Saat ini Kabupaten Sumedang masih ada pada fase AKB dimana tujuannya adalah masyarakat bisa kembali produktif, protokol diterapkan secara efektif sehingga aman dari Covid-19.
Namun, implementasinya saat ini masyarakat terkesan keblablasan karena mengesampingkan penerapan protokol kesehatan sehingga lonjakan kasus terus terjadi.
2. Konsolidasi birokrasi harus terus dilakukan man to man marking dijalankan kembali dimana setiap SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan prokes terhadap tempat atau lokasi yang menjadi binaannya.
3. Zone marking terus diintensifkan melalui patroli-patroli kewilayahan baik oleh satgas kabupaten maupun Satgas ditingkat Kecamatan.
4. Konsolidasi modal sosial harus ditingkatkan kembali seperti dengan MUI, pimpinan pesantren, Kelompok Usaha, Ormas, termasuk kalangan Akademisi, perguruan tinggi dll.
5. Sosialisasi yang efektif dan masif perlu terus dilakukan.
6. Penegakan disiplin penerapan prokes harus ditingkatkan dengan menerapkan sanksi yang lebih berat, terlebih dahulu ada revisi regulasi dan diawali dengan fase sosialisasi selama tiga hari.
7. Pelaksanaan isolasi mandiri dirumah saat ini ada indikasi menjadi awal berkembangnya klaster keluarga karena standar isolasi mandiri dirumah kurang memadai sehingga perlu tempat isolasi yang memenuhi standar kesehatan ditingkat kecamatan yang terpantau oleh petugas kesehatan.
8. Perlu pengetatan rekomendasi acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan masa.
9. Aktifkan kembali peran satgas desa dan kecamatan untuk mendata setiap pelaku perjalanan sehingga apabila ditemukan pendatang langsung diarahkan isolasi mandiri 14 hari dan saringan pertama bisa dilakukan diterminal.
10. Kebijakan belajar tatap muka di pesantren perlu dikaji kembali dan sebagai proses pemulangan santri agar terlebih dahulu dilakukan screening sehingga tidak menjadi sarana penyebaran Covid-19.
11. Efektifkan satgas covid-19 disetiap jenjang mulai tingkat kabupaten sampai dengan RT/RW siaga
12. Antisipasi adanya libur panjang supaya tidak ada mobilitas masyarakat ke zona merah.
13. Tingkatkan kewaspadaan pada saat kampanye Pilkades serentak agar tidak menjadi media transmisi penyebaran Covid-19.
14. Antisipasi mobilitas di daerah perbatasan terutama dengan perbatasan daerah yang saat ini berada di Zona merah.
15. Menghilangkan stigma negatif bagi yang terpapar Covid-19 perlu kerjasama dari semua pihak terutama dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
16. Testing, tracing dan treatment harus terus dilakukan.
17. Lebih memperketat tamu luar daerah yang berkunjung ke Kabupaten Sumedang baik untuk tujuan kunjungan kerja atau tujuan lainnya minimal dilengkapi surat hasil PCR atau Rapid test yang masih berlaku.
18. Aktifitas malam hari dilakukan pembatasan.
19. Jumlah masyarakat Sumedang yang bekerja di Zona merah saat ini cukup tinggi. Hal ini perlu diantisipasi mobilitas saat libur nasional dan libur panjang.
20. Persiapan vaksinasi berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga sebelumnya harus ada simulasi.
21. Terapkan protokol kesehatan masuk rumah untuk menghindari penyebaran Covid-19 dilingkungan keluarga.
22. Rencana penyediaan isolasi mandiri di tingkat kecamatan agar betul betul diwujudkan dan sekolah menjadi salah satu alternatif. (abas)
