BANDUNG,- Komisi IV DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) wilayah IV Bandung, membahas evaluasi prorgam 2020 dan monitoring program 2021 yang ada di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Jawa barat KH. Tetep Abdul Latif, dari dua tahun anggaran yaitu 2020 dan 2021, memang cukup memprihatinkan, dimana Dinas ESDM salah satu mitra kerja Komisi IV yang menangani bidang pembangunan cukup minim.
Dinas ESDM Jabar memiliki enam (6) Cabang Dinas yang tersebar di beberapa wilayah di Jabar, masing-masing Cabang Dinas ESDM menangani persoalan Kelistrikan, Pertambangan, Air Bawah Tanah dan, Energi Baru dan Terbarukan, namun, plot anggaran sangat minim.
Masing-masing Cabang Dinas ESDM ada yang hanya di plot hanya sebesar Rp,1,5 hingga 1,8 miliar per tahun. Untuk Cadin ESDM Wilayah IV sendiri hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,5 M. Dari Rp.1,5 Miliar tersebut digunakan untuk sewa kantor sebesar Rp.335 juta, sisanya untuk operasional dan kebutuhan/kegiatan rutin.
Dengan dana yang minim ini, tentunya tidak banyak dapat diperbuat oleh Cadin ESDM Wilayah IV, sementara area tugasnya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, dan Kab Subang, jelas Tetep didampingi Wakil Ketua Komisi IV H.Ali Hasan saat ditemui faktabandungraya.com, di ruang kerja Komisi IV, usai melakukan kunker dari kantor Cadin ESDM Wilayah IV Bandung, Selasa, (9/2/2021).
Dikatakan Tetep, sebenarnya Komisi IV DPRD jabar sudah mendorong untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk Dinas ESDM beserta Cabang Dinasnya, namun, oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selalu dipotong. Hal ini karena pengalokasian untuk Dinas ESDM bukan berdasarkan skala prioritas program melainkan berdasarkan plot pagu anggaran.
Anggaran di Cadin ESDM Wilayah semakin terkikis karena ada refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, bahkan di tahun 2020 ke APBD Jabar mengalami lima kali refocusing anggaran. Sehingga, hampir semua program di Cadin ESDM Wilayah tidak dapat dijalankan, ujarnya.Misalkan, kata Tetep, untuk Dinas ESDM Jabar di plot dalam pagu anggaran sebesar Rp.50 Miliar, Dana tersebut, harus di distribusikan juga untuk ke enam Cadin wilayah. Sehingga, masing-masing Cadin Wilayah dapat juga tidak sama.
Kedepan kita akan mendorong mitra kerja Komisi IV dalam pembahasan penyusunan anggaran, agar tidak alagi menggunaklan sistem plot pagu anggaran, tetapi disusun berdasarkan skala prioritas program. Sehingga, program-program yang masuk skala prioritas tetap dapat dijalankan. Apalagi program tersebut terkait dengan janji poltik gubernur yang dituangkan dalam RPJM, ujarnya.
Lebih lanjut, Tetep mengatakan, terkait program sambungan baru listrik untuk keluarga tidak mampu yang dicanangkan oleh Pemprov Jabar juga tidak dapat berjalan maksimal. Bahkan, nyaris tidak ada, kalau tidak ada dibantu oleh dana CSR.
“Sebenarnya, masih ada sekitar 205 ribu KK di Jabar yang hingga kini belum dapat menikmati aliran listrik, namun, karena anggaran tersedot untuk penanganan covid-19, sehingga pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan aliran listrik untuk keluarga tidak mampu, walaupun sudah dibantu dari dana CSR,” pungkasnya. (el)
