BANDUNG,- Pengukuhan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Dewan Pengurus Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2025 diapresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kehadrian KPPI, adanya usulan sekolah politik nonformal yang diusulkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil khususnya bagi kalangan perempuan akan melahirkan perempuan yang berdaya saing tinggi dalam dunia politik.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, Kaukus Perempuan Parlemen akan menciptakan perempuan-perempuan lebih mampu berjuang di dunia politik. Tentunya hal itu dibekali dengan ilmu politik yang akan menyelesaikan masalah perempuan yang takut atau enggan terjun ke dunia politik. Tidak sedikit perempuan yang terjun di lembaga legislatfif akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan masalah perempuan saat ini.
“Sehingga sekolah politik ini kedepannya akan melahirkan perempuan tangguh, khususnya dalam dunia politik,” ujar Ineu seusai menghadiri Pelantikan Dan Pengukuhan KPPI di Plaza Gedung Sate, Jalan Diponegoro nomor 22 Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).
Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendorong Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jabar untuk membangun sekolah politik perempuan. Kang Emil mengatakan, kehadiran sekolah non-formal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan untuk terjun ke dunia politik.
“Saya usulkan KPPI untuk membuat sekolah politik perempuan. Ini non-formal,” ujar Kang Emil.
Menurut Kang Emil, pengurus DPD KPPI Jabar menyambut baik usulan tersebut. Bahkan, Kang Emil menyatakan, pihaknya pun siap berkolaborasi dalam pendirian sekolah politik perempuan tersebut.
“KPPI Jabar menyambut baik karena mungkin baru pertama di Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut Kang Emil mengatakan, saat ini, banyak perempuan yang ragu terjun ke dunia politik, salah satu penyebab keraguan tersebut berkaitan dengan pengetahuan soal dunia politik.
“Hasil kajian ternyata banyak perempuan yang ingin masuk ke politik, tapi bingung karena tidak memiliki ilmunya,” ungkapnya.
Dia berharap, dengan hadirnya sekolah politik perempuan, tingkat partisipasi perempuan di dunia politik terus meningkat, khususnya di Jabar.
“Mudah-mudahan dengan adanya sekolah itu tingkat partisipasi naik, sehingga suatu hari kesetaraan gender ini bukan lagi jadi masalah,” katanya.
Kang Emil menambahkan, pengurus dan anggota KPPI terdaftar di berbagai partai politik. KPPI sendiri menargetkan keterwakilan perempuan di legislatif minimal 30 persen. “Keterwakilan perempuan di DPRD Jabar saat ini baru mendekati 20 persen,” tandasnya. (el/hum)
