SUMEDANG,– Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Sumedang menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan keagamaan, khususnya menyangkut pernikahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Acep Anwar selaku Ketua APRI Sumedang saat bersilaturahmi dengan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir di Gedung Negara yang diidampingi Kabag Kesra pada Setda Kabupaten Sumedang Ate Hadan, Selasa (7/9).
“Kami sebagai koordinator bidang kegamaan di kecamatan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah mudah-mudahan permasalahan yang selama ini belum terpecahkan seperti tingginya angka perceraian mudah-mudahan bisa dibantu,” ungkap Acep.
Menurutnya, selain sebagai ajang silaturahmi dengan Pemda, audiensi juga sebagai kesempatan mengenalkan organisasi yang ia pimpin berikut program kerjanya.
“Organisasi profesi penghulu mungkin belum dikenal. Alhamdulillah sekarang sudah bisa langsung bertatap muka bersilaturahmi sekaligus memaparkan beberapa program kerja dan permasalahan, khususnya terkait pernikahan, umumnya keagamaan,” ucapnya.
Selain tingginya angka perceraian, lanjut Acep, permasalahan lainnya adalah kesulitan sebagian masyarakat untuk melengkapi persyaratan menikah pada masa PPKM berupa tes swab antigen.
“Ada persyaratan harus diswab lima orang yaitu dua calon pengantin, satu wali dan dua saksi. Tentunya ini sebuah problem di lapangan bagi sebagian masyarakat karena menyangkut biaya,” katanya.
Oleh karena itu, ia memohon agar adanya ketentuan yang tidak memberatkan kedua calon pengantin namun protokol kesehatan tetap diterapkan.
“Sebagai pelaksana yang mengawasi pelaksanaan swab bagi calon pengantin, mudah-mudahan ada solusi untuk permasalahan ini,” ucapnya.
Bupati H Dony Ahmad Munir mengapresiasi atas pengabdian para penghulu yang telah memberikan pelayanan terbaik menyangkut pernikahan di Kabupaten Sumedang.
“Terima kasih atas perhatian dan bantuan selama ini. Dengan lika-liku permasalahan di lapangan, Bapak-Bapak tetap ikhlas mengabdi. Mudah-mudahan ke depannya kinerja para penghulu bisa lebih meningkat lagi dan bisa terus bersinergi dengan Pemda,” ucapnya.
Dikatakan Bupati, angka perceraian di Kabupaten Sumedang menjadi sebuah PR besar bagi Pemda, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama yang tentunya memerlukan kajian khusus untuk mengatasinya.
“Harus ketemu faktor utamanya karena untuk mengatasi masalah itu berangkat dari masalah utama. Survey dulu apa yang menjadi masalahnya, faktor ekonomi atau masalah lainnya. Berbagai peristiwa perceraian bisa dilihat kesimpulan di Pengadilan Agama Sumedang,” katanya.
Setelah diketahui penyebabnya, sambung Bupati, akan dicarikan solusi berupa program kebijakan yang berdampak mengatasi masalah tersebut.
“Nanti buat programnya lintas SKPD untuk mengantisipasi perceraian. Bentuknya bisa berupa bimbingan pra nikah atau program lainnya karena penyebab perceraian tidak satu faktor,” ucapnya.
Terkait keberatan sebagian masyarakat atas ketentuan yang mengharuskan calon pengantin, saksi dan wali diswab, Bupati menyarankan untuk melihat Kabupaten Kuningan yang sudah menggratiskan tes swab gratis bagi calon pengantin, saksi dan wali.
“Nanti oleh Kabag Kesra pelajari aturan main di Kabupaten Kuningan serta apa yang bisa menyebabkan gratis. Karena di pemerintahan itu harus ada dasarnya supaya tepat sasaran,” ujarnya. (Abas)
