BANDUNG, — Ratusan massa Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) kembali menggeruduk Balai Kota Bandung, Selasa (5/10/ 2021).
Dalam aksinya, massa memblokir jalan masuk Balai Kota Bandung, tempat Wali Kota Oded M Danial berkantor. Akses jalan keluar masuk pun ditutup massa pengunjuk rasa.
Menurut koordiator aksi Agus Satria, unjuk rasa MGP dipicu oleh persoalan transparansi anggaran pada Dinas Sosial Kota Bandung. Dia menyebut, selama lima tahun kepemimpinan Tono Rusdiantono selaku Kadinsos, hak-hak fakir miskin dan anak terlantar di Kota Bandung malah terabaikan.
“Kami MGP tergerak hati untuk menyikapi dengan melakukan aksi unjuk rasa karena dengan cara diskusi tidak ditanggapi,” ujarnya.
Selain melakukan unjuk rasa, lanjut Agus, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit penggunaan anggaran di Dinas Sosial Kota Bandung.
“Keadaan di Kota Bandung berbanding terbalik dengan gencarnya perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Sosial yang dipimpin Ibu Risma yang blusukan ke daerah disaat pandemi COVID-19 mewabah,” ucap Agus.
Agus menambahkan, Wali Kota Bandung seakan tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Contoh, ratusan miliar anggaran Pemkot Bandung malah mengalir melalui hibah kepada Ormas dan Pramuka yg diduga sarat dengan KKN.
“Dan tidak jelas pertanggungjawabannya, terlebih ada dugaan penggunaan dana CSR dari perusahaan yg melanggar IMB pun tidak jelas dan diduga fiktif. Salah satu contohnya adalah dana CSR dari salah satu pelanggaran IMB hotel yang digunakan untuk membangun Taman Pramuka,” tandasnya.
Dijelaskan Agus, pihaknya menduga telah terjadi penggelembungan anggaran (mark up) dana CSR dari kasus pelanggaran IMB hotel untuk membangun Taman Pramuka.
“Sayangnya hal ini luput dari perhatian, masyarakat dan APH setempat seolah mereka menutup mata karena peran Wali Kota Oded M Danial yang sangat arogan,” ujarnya, didampingi Ketua DPC MGP Kota Bandung Agus MD.
Menurut dia, MGP akan kembali melakukan unjuk rasa dalam waktu dekat. MGP mendesak agar Kejati Jabar dan KPK memeriksa anggaran Hibah dan Dana CSR dari pelanggaran IMB.
“Sekaligus kami akan melakukan audensi kepada Menteri Sosial di Jakarta untuk meminta bantuan Menteri Sosial agar memperhatikan fakir miskin dan anak terlantar di Kota Bandung yang tidak terurus oleh Pemkot Bandung,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator LSM Monitoring Community Kandar Karnawan, mengapresiasi langkah MGP yang mengadvokasi komunitas anak telantar dan fakir miskin yang tidak terurus oleh Pemkot Bandung.
Menurut Kandar, jika Wali Kota Bandung tidak merespons aksi MGP, pihaknya akan membantu untuk mendesak APH maupun APIP agar melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung.
Dia mengatakan, secara teknis Dinsos Kota Bandung bertanggungjawab dalam mengurusi ranah tersebut.
“APH harus melakukan pemeriksaan dana Hibah dan dana CSR terutama dari para pelanggar IMB yg sampai saat ini pubik tidak pernah tahu untuk apa penggunaan dan manfaatnya,” sebut sosok yang akrab disapa Kang Aan itu.
“Sebetulnya DPRD Kota Bandung harus peka dan kritis terhadap dampak sosial di masyarakat atas penggunaan dana APBD, bukan hanya diam, karena mereka bergaji fantastis menggunakan uang rakyat,” imbuhnya. **
