TANAH BUMBU, — Bupati Tanah Bumbu dr. HM. Zairullah Azhar di dampingi Sekda Tanbu H.Ambo Sakka beserta jajaran menyambut kunjungan kerja rombongan Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang di pimpin Ketua Komisi 2, Muhammad Yani Helmi di Ruang Rapat Bupati Tanah Bumbu, Jumat (29/10/2021).
Dengan senyum khas bupati pertama di Bumi Bersujud, Zairullah Azhar menyambut dengan ramah para rombongan tersebut, seraya mengucapkan selamat rombongan tersebut.
“Hadirnya rombongan Komisi 2 DPRD Prov. Kalsel ini akan memberikan dampak positif dan keberkahan bagi pembangunan di Tanah Bumbu,” ucap Zairullah.
Atas sambutan tersebut turut diapresiasi anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini, instimewanya, kunker ini disambit langsung oleh Bupati Tanah Bumbu.
“Semoga dengan forum diskusi ini mampu memberikan dampak positif terhadap jalannya pembangunan di Prov. Kalsel serta mendapatkan dan menghasilkan jalan keluar berbagai persoalan yang terjadi di daerah,” ujar Yani Helmi.
Maksud tujuan kedatangan rombongan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus melaksanakan koordinasi terhadap rekan rekan di Kabupaten kota terkait sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak air permukaan (PAP).
Yani menyampaikan, PAP merupakan pajak atas pengambilan air permukaan sebagaimana diketahui bahwa PAP menjadi 5 jenis Pajak yang menjadi wewenang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu hasil yang diterima provinsi tersebut akan dibagi hasil dengan pemerintah kabupaten melalui dana bagi hasil.
“Sehingga menjadi kewajiban bersama baik provinsi maupun kabupaten untuk bahu membahu dan mengupayakan agar potensi di sektor PAP mampu direalisasikan secara optimal,” jelasnya.
Yani menambahkan, adapun besaran pembagian dana bagi hasil PAP ini yakni 50 persen untuk provinsi dan 50 persen untuk kabupaten atau kota.
Berkenaan dengan itu Komisi 2 DPRD Prov. Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan yang terkait pajak daerah, kini pihaknya ingin mengajak kabupaten/kota untuk saling bahu membahu dengan mengoptimalkan potensi dari PAP tersebut yang menjadi sumber penerimaan daerah.
”Ini tentu menjadi suatu yang perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak agar berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam memungut PAP dapat diselesaikan dan mendapatkan jalan keluar yang baik,” pungkasnya. (Ag)
