SUMEDANG,– Belakangan ini, masyarakat tengah dihadapkan dengan naiknya sejumlah kebutuhan pangan, seperti kacang kedelai dan langkanya minyak goreng (migor).
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota MPR RI/DPD RI, Hj. Eni Sumarni menilai bahwa kenaikan harga kacang kedelai yang kembali terulang diperlukan peran pemerintah untuk mengantisipasinya.
“Sudah langka, harga mahal itu yang manjadi permasalahan, bagaimana kondisinya. Tapi saya optimis karena saya selalu eksis dibidang pertanian, terus mendorong masyarakat Sumedang yang terkenal dengan tahunya, untuk mencari solusi dengan berbagai cara, dan kebetulan ada teman dari Jakarta yang akan membudiyakan kacang koro pengganti kacang kedelai,” ucap Eni, saat konsesus kebangsaan bernegara di aula Desa Cinanjung, Tanjungsari, Sumedang, Kamis (23/2/2022).
Meski harga kacang kedelai tengah naik, Eni berharap UMKM tetap berjalan, dimana petani nantinya bisa menanam kacang koro yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memproduksi tahu.
“Semuanya sudah teroganisir di Kabupaten Sumedang. Bahkan kemarin sudah ada pertemuan internal antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bandung untuk percepatan pengembangan kacang koro. Kami sudah mencoba antisipasi kejadian seperti ini, supaya tidak terulang, dan inilah salah satu upaya kita dimana kacang koro adalah solusi sebagai pengganti kacang kedelai,” tambahnya.
Menurutnya, bentuk kacang koro berbeda dengan kacang kedelai. Kacang koro lebih besar, diperlukan mesin untuk menghaluskannya dan pernah dicoba dibuatkan tempe dan rasanya enak.
“Selain harga kacang kedelai naik, masyarakat dihadapkan dengan masalah kelangkaan minyak goreng dan harga yang melejit, ini disebabkan adanya penimbunan minyak yang dilakukan oleh oknum-oknum, saya berharap pemerintah secepatnya menindak pengusaha yang menimbun Migor,” tambahnya.
Menurutnya, apabila pemerintah melalui penegak hukum telah mendapatkan bukti adanya penimbunan minyak, jika perlu bagikan Migor yang ditimbun kepada rakyat, karena ini sangat tidak manusiawi, ditengah Pandemi Covid-19, rakyat sedang dalam kesulitan.
“Ini sangat biadab sekali tidak berperikemanusiaan, meski sudah operasi pasar yang dilakukan pemerintah , ini sebagai upaya mengantisipasi kelangkaan, karena ini kebutuhan umum dan operasi pasar itu hanya untuk input data, kondisi keadaan yang sebenarnya, benar tidak kejadian yang sebenarnya dilapangan,” katanya. (Abas)
