SUMEDANG,– Berkat komitmen dan keberhasilan Pemda Kabupaten Sumedang dalam penerapan e-Government, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didaulat menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (15/3/2022).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Angling Dharma Lantai 2 Pemkab Bojonegoro itu dihadiri langsung Bupati Bojonegoro Dr. Hj. Anna Mu’awanah beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan perjanjian hibah antara Pemerintah  Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang aplikasi e-Office dan e-SAKIP.
Bupati Sumedang H. Dony merasa bersyukur bisa hadir di tengah-tengah jajaran ASN Bojonegoro untuk sharing pengalaman dan kiat-kiat penerapan transformasional leadership dan transformasi digital.
Dalam paparannya Bupati Dony menceritakan awal mula penerapan SPBE serta berbagai permasalahan dan kendala di awal penerapannya sampai meraih penghargaan di tingkat provinsi sampai nasional.
“Zaman sudah berubah, kehidupan berubah, tantangan berubah dan ekspektasi masyarakat pun semakin tinggi. Pemerintah Daerah harus ikut mengubah pola kepemimpinan menjadi transformative leadership,” tutur Bupati.
Dikatakannya, dengan komitmen yang kuat Bupati Bojonegoro untuk membangun, berbagai pengalaman dan kiat yang telah diberikan bisa menjadi pendorong terjadinya perubahan.
“Untuk mempermudah urusan rakyat di tengah-tengah kondisi yang serba berubah dibutuhkan Transformative Leadership dan Digital Transformation. Bupati Bojonegoro punya komitmen kuat untuk memajukan daerahnya,” ujar Bupati.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengucapkan terima kasih karena Bupati Dony berkenan hadir untuk memberikan kiat kiat mengenai digitalisasi yang berkembang pesat di Sumedang.
“Kami melihat SPBE di Kabupaten Sumedang sudah terintegrasi. Kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah menghibahkan e-Office kepada kami,” katanya.
Anna juga meminta kepada bupati agar konten di dalam aplikasi diizinkan dimodifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi OPD masing masing.
“Ada konten yang dimodifikasi sesuai OPD dan Tugas Fungsinya. Misal peternakan dan pertanian itu kami pisahkan, kemudian beberapa OPD lainnya kami konsolidasikan sehingga kami sesuaikan. Tapi tidak merubah dari flatform sesungguhnya,” kata Anna. (bs/hms)
