BOGOR,– Salah satu pihak media massa dikabarkan mendapatkan perlakuan tak menyenangkan saat melakukan klarifikasi terkait kerja sama atau kemitraan dengan salah satu dinas di Kabupaten Bogor.
Pimpinan media tersebut, Jonny Sirait membenarkan dirinya melakukan klarifikasi soal kebenaran kerja sama dengan dinas yang berkaitan dengan perhubungan. Namun, menurut Jonny, orang humas yang menghadapinya justru menunjukan sikap arogansi.
“Benar mas, tadi saya klarifikasi soal langganan koran ke dinas. Saya tidak mempermasalahkan apakah kemitraan kita diterima atau tidak. Saya hanya mempermasalahkan sikap orang humas yang arogan,” kata Jonny, di kantor Bupati Bogor, Selasa (7/8/2022).
Jonny menceritakan, dirinya datang dan bicara baik-baik untuk mempertanyakan kaitan langganan koran. Setelah perbicaraan berlangsung cukup lama, tiba-tiba salah satu staf humas dishub yang Jonny sebut inisialnya Apr, menjawab dengan nada membentak.
“Dia teriak sampai terdengar beberapa orang di luar ruangan. ‘Mana buktinya kalau sudah bermitra. Jangan bikin saya emosi dengan berkelit-kelit,” ucap Jonny menirukan staf humas tersebut.
Selain itu, Jonny menyebut masih banyak kalimat bernada arogan yang dilontarkan pihak humas.
“Ya intinya kita dapat pelajaran dan sekaligus terbuka mata bahwa di era modern seperti saat ini, masih ada pejabat kampungan bermental preman. Sejatinya, apapun itu masalahnya, mereka sebagai pelayan publik tetap dingin. Kita juga menyampaikan klarifikasi secara baik-baik. Santun sebagaimana lazimnya khas orang ketimuran,” ungkap Jonny.
Jonny mengaku dalam waktu dekat akan menindaklajuti perbuatan tidak mengenakan tersebut ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Kepala Dishub Kabupaten Bogor bahkan kepada Wakil Bupati Bogor.
“Saya perlu tegaskan, tindaklanjut tersebut bukan karena saya merasa mendapat perbuatan tak etis dari si pejabat tersebut. Namun ini menyangkut pada masyarakat lain. Saya khawatir jika pejabatnya seperti preman pasar begitu, masyarakat lain jadi korban. Jadi ini mesti diluruskan oleh pihak berkompeten,” pungkasnya.
Saat media ini mencoba mengkonfirmasi kepala dinas untuk menanyakan kejadian yang berkaitan dengan pegawainya, nomor telepon kepala dinas tidak aktif. (yad)
