KAB. BANDUNG,- Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar) Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, menjadi narasumber pada acara sosialisasi dan edukasi pada pengelola pendidikan, yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Aula Ki Hajar Dewantoro, Rabu (23/1//2019).
Menurut Agung, BOS termasuk dalam kategori rawan dikorupsi. Hal itu ia ungkapkan dihadapan Kepala Dinas dan Pengawas SMA/SMK dan SLB.
buy doxycycline online https://www.dentalharmony.co.uk/wp-content/themes/miracle/lib/wp-scss/lib/new/doxycycline.html no prescription
Acara sosialisasi sendiri dihadiri Kajati Jabar diwakili Asisten Bidang Intelejen dan Kepala Diknas Provinsi Jabar.
Menurut Iw, paparan orang nomor satu di Polda Jabar tersebut benar adanya. Seperti tahun lalu di gugus SMP Kab. Bandung, Ketua Gugus berinisial Y diduga melakukan ‘pengkondisian’ BOS per siswa sekitar Rp.6.500.
“Konon katanya, dana tersebut untuk nyuap oknum yang bertugas di Mabes Polri yang belum tentu kebenarannya. Siapa tahu, dia menjual nama orang Mabes Polri, padahal uangnya dimakan oknum pejabat SMP,” ujar Iw, Kamis (24/1/2019).
Lebih lanjut, kata Iw, bukan saja di gugus SMP ini yang diduga terjadi pungli BOS, namun oknum Kepala UPT TK, SD dan Non Formal kecamatan inisial Da terindikasi minta jatah BOS sebesar Rp.1.000 per siswa.
“Uang tersebut diambil di oknum bendahara dinas. Tak sampai di situ, oknum UPT ini diduga kuat minta pula jatah uang serifikasi guru Rp.100.000 per guru melalui oknum Ketua Cabang PGRI,” bebernya.
Sedangkan Eu menambahkan, akibat lemahnya penegakan hukum, dan diduga dinas terjaut setali tiga uang, diakhir tahun 2018 di bagian SMP terindikasi terjadi jual beli jabatan, yakni jabatan Kelapa Urusan Tata Usaha (Kaur TU) SMPN diduga dihargai Rp. 20 juta.
“Ironisnya, alih-alih oknumnya diberi sanksi, eh oleh Bupati Bandung Dadang M. Naser malah dikasih jabatan baru,” pungkasnya.
A56
