PANGANDARAN,- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengkritisi pernyataan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang menyebut poligami sebagai salah satu solusi untuk menekan kasus penularan HIV-AIDS.
Ono menegaskan poligami bukan solusi penanganan HIV-AIDS.
“Saya kira poligami bukan solusi. Itu cara berpikir yang salah. Terlebih solusi yang disebutkan Pak Wagub ini mengedepankan nafsu syahwat” kata dia.
Menurutnya, Bisa saja sekarang misalnya seseorang melakukan kawin kontrak atau poligami karena tak kuat menahan hasrat kemudian besok cerai lagi kan pada akhirnya menimbulkan masalah sosial yang baru.
“Saya yakin semua agama aliran kepercayaan pun melarang perzinahan itu,” kata Ono kepada media di Pangandaran, Rabu (31/8).
Ono menyarankan, sebelum memberikan pernyataan kepada publik ada baiknya Wagub Jabar melakukan cek dan ricek terlebih dahulu.
Terlebih, kata Ono, ternyata fakta dari hasil survei Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bandung yang menyebut dari 5.943 kasus positif HIV di Bandung selama periode 1991-2021, 11 persen di antaranya adalah ibu rumah tangga (IRT) bukanlah tren yang terjadi hari ini.
“Itu kan hasil survei selama 30 tahun, bukan fakta yang serta merta terjadi hari ini. Apalagi Wagub Jabar juga menyebut salah satu pemicu penyebaran HIV/AIDS adalah suami yang melakukan hubungan seks tidak menggunakan pengaman dengan pekerja seks.
Sehingga, lanjut dia seharusnya fakta ini dicek dulu melalui instrumen negara, seperti Pemkot atau kepolisian benar atau tidak ada jasa prostitusi baik yang terang-terangan atau terselubung yang menyebabkan tingginya angka HIV/AIDS di Kota Bandung,” bebernya.
Ono mengimbau kepada Pemerintah Kota Bandung khususnya agar melakukan upaya-upaya untuk memberantas prostitusi.
Pemerintah daerah, kata Ono, harus juga memberikan edukasi kepada masyarakat baik dari sisi kesehatan maupun agama.
“Ini pentingnya edukasi, bahwa menggunakan jasa prostitusi itu mengancam kesehatan dan sisi agama juga termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga pemerintah daerah dapat menggandeng tenaga kesehatan, institusi LSM, lembaga nirlaba yang peduli terkait secara khusus HIV/Aids melakukan edukasi masif kepada masyarakat,” pungkas anggota Komisi IV DPR RI ini. (Yd)
