BANYUMAS,- Asisten Pemerintahan dan Kesra (Aspemkesra) Sekda Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sri Yono, SH, M.Si meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan (Sidatuk), Kamis (15/11) di Balai Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur.
Aplikasi ini digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitan Pengembangan Daerah (Bapedalitbang). Peluncuran dihadiri oleh Dinas / instansi anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banyumas; Camat Se – Kabupaten Banyumas; Perwakilan Kepala Desa; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pendamping Desa.
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan sosialisasi model penetapan prioritas program penanggulangan kemiskinan, sistem informasi terpadu penanggulangan kemiskinan (Sipanduk-PK) dan Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan (Sidatuk).
Dalam sambutanya Bupati Banyumas Ir Achmad Husein yang dibacakan Aspemkesra Srie Yono mengatakan masalah kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap bangsa, yang disebabkan oleh berbagai faktor penyebab dan dipengaruhi berbagai variabel, baik yang bersifat internal maupun global, serta bersifat dinamis dari waktu ke waktu.
Dengan dimensinya yang luas dan kompleks tersebut, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu ditangani secara komprehensif, lintas sektor, sistemik, dan berkelanjutan, serta menuntut keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta (dunia usaha) maupun warga masyarakat, terutama warga masyarakat miski.
“Perlu saya sampaikan, bahwa angka kemiskinan di banyumas dalam kurun waktu tahun 2013-2017 fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu sebesar 18,44% pada tahun 2013, menjadi sebesar 17,05 % pada tahun 2017. Adapun target akhir angka kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 sebesar 16,84 %, sedangkan target untuk tahun 2019 ditetapkan sebesar 15,53%,” katanya.
Meskipun trend angka kemiskinan cenderung menurun, namun demikian penurunan tersebut belum signifikan. Angka kemiskinan kabupaten banyumas masih di atas provinsi jawa tengah (pada tahun 2017 sebesar 13,01%), bahkan Kabupaten Banyumas merupakan 15 dari 35 kabupaten/kota di jawa tengah dengan angka kemiskinan tinggi, sehingga masuk kategori sebagai Kabupaten Merah.
“Dengan kondisi seperti itu, tentu butuh kerja keras dari kita semua, karena keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya ditandai dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat atau semakin menurunnya masyarakat miskin,” lanjutnya.
Salah satu indikasi kurang optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya keterlibatan masyarakat miskin dalam perencanaan, karena selama ini program-program penanggulangan kemiskinan pada umumnya bersifat top down, sehingga belum mencerminkan kebutuhan masyarakat miskin yang sesungguhnya. Pada sisi yang lain, sampai saat ini juga belum ada aturan yang spesifik melibatkan masyarakat miskin dalam proses perencanaan pembangunan. Padahal, secara faktual mereka lebih tahu “apa saja” yang mereka butuhkan.
“Sejalan dengan hal itu, saya memberikan apresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih atas disusunnya model penetapan prioritas program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat miskin dan aplikasi Sidatuk yang digagas dan akan dikembangkan oleh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, maupun aplikasi sistem informasi terpadu penanggulangan kemiskinan (simpadu-pk) yang dikembangkan oleh Sekretariat TKPKD Provinsi Jawa Tengah,” lanjutnya.
Bupati berharap hadirnya model penetapan prioritas program penanggulangan kemiskinan, aplikasi SIDATUK, dan aplikasi SIMPADU-PK bisa menjadi solusi yang ampuh dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, karena melalui aplikasi ini, warga masyarakat miskin bisa mengusulkan program-program yang menjadi prioritasnya.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Bapedalitbang Wahyono, S.IP mengatakan tujuan dari Aplikasi Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan (Sidatuk) adalah aplikasi sistem informasi data kemiskinan dan proses kependudukan yang terpadu dan terintegrasi, yang dikembangkan dengan teknologi berbasis web (client server) untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih cepat, mudah efisien, dan tepat sasaran.
“Dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penanggulangan kemiskinan ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan usaha-usaha pengentasan kemiskinan. Data yang akurat dan terstruktur, menjadikan pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran yang pada akhirnya nanti menurunkan angka kemiskinan,” kata Wahyono.
Menuruttnya aplikasi ini akan membangun basis data rumah tangga miskin yang akurat untuk dijadikan acuan dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan serta dapat mengevaluasi hasil program pengentasan kemiskinan yang terukur dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Selain itu sebagai identifikasi masalah adalah membangun sebuah sistem informasi sehingga pengentasan kemiskinan dari tahun ke tahun berkurang,” kata Wahyono.
Ari S-Triswo
